Anies Dihajar Habis-habisan Kabinet Jokowi Dan Partai Pengusungnya

RADAR NONSTOP - Pemberlakuan kembali PSBB Total mulai Senin (14/9/2020) dihajar habis-habisan.

Tak hanya kabinet Jokowi, Partai Gerindra yang notabene merupakan salah satu partai pengusung Anies Baswedan juga masuk dalam barisan yang melawan kebijakan tersebut.

Padahal, sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies hanya ingin menyelamatkan warganya dari pandemik coronavirus yang tiap hari positivity rate melonjak tinggi.

Mencermati fenomena ini, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio angkat bicara. 

Agus heran dengan ucapan beberapa menteri Kabinet Kerja II yang terkesan menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah berencana mengetatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Seharusnya, kata dia, menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bisa mendukung kebijakan Anies di Jakarta. Toh, kata dia, Anies tidak sembarangan ketika ingin mengetatkan PSBB.

Sebelum muncul pengetatan PSBB, lebih dahulu keluar ucapan Presiden Jokowi yang menginginkan kesehatan lebih diutamakan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Sekarang itu dihajar habis-habisan oleh kabinet (Jokowi-red). Hal-hal semacam ini tidak beres, kan harusnya semua saling mendukung," ucap Agus dalam diskusi daring dengan tema PSBB Lagi?, Sabtu (12/9/2020).

Selain itu, ujar dia, Anies pun berbicara dengan pemerintah pusat dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 ketika mau mengetatkan PSBB.

Karena itu menurut hematnya tidak mungkin pimpinan daerah mengeluarkan kebijakan tanpa berbicara dengan pemerintah pusat.

"Saya yakin beliau dipanggil presiden, saya tidak tahu, tetapi saya yakin. Sebab, tidak mungkin, misalnya wali kota Bogor memutuskan sendiri, tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini presiden atau gugus tugas, suatu hal yang tidak mungkin," ungkap dia.

"Jadi, menurut saya, itu keputusan presiden, tetapi maunya melalui gubernur," duganya.

Agus mengatakan, kepercayaan publik kepada pejabat akan menurun, andai tidak seirama dalam penanganan pandemi Covid-19. Publik bisa saja tidak memercayai setiap kebijakan yang dikeluarkan pejabat dalam menangani Covid-19.

"Lihat semuanya, saling menyalahkan, kalau sudah saling menyalahkan ini bagaimana masyarakat," pungkas dia.

Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah layak di non-aktifkan dari jabatannya.

Arief beralasan bahwa kebijakan Anies menetapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibukota telah melanggar peraturan kedaruratan.

"Anies sudah layak di non-aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," ujar Arief, dalam keterangan persnya, Kamis (10/9/2020).

Arief juga mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.

"Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," imbuhnya.

Bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam bara api, lontaran statemen pengurus teras DPP Partai Gerindra ini langsung disambut riuh oleh berbagai kalangan, termasuk kabinet Jokowi.

Salah satunya  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyalahkan Anies atas ambruknya pasar saham pada Kamis pagi tadi. 

Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, karena pengumuman Anies tersebut, IHSG saat ini berada di bawah level 5.000 atau anjlok 5% lebih. Ini merupakan level yang sama saat awal pandemi.

“Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif. Berdasarkan indeks hari ini menunjukkan ketidakpastian akibat pengumuman Gubernur DKI tadi malam,” tegas Airlangga di tengah Rakornas Kadin Indonesia.