Anak Buah Anies Dinilai Buat Laporan ABS, Alasan PAN Tolak P2APBD 2019
RADAR NONSTOP - Satu persatu fraksi yang walk out saat rapat paripurna pengesahan P2APBD mulai buka suara. Kali ini giliran PAN yang angkat bicara.
Motivasi yang memicu aksi walk out kader - kader Zulkifli Hasan di Kebon Sirih itu adalah laporan yang tidak sinkron dengan kondisi lapangan. PAN menilia anak buah Anies Baswedan buat laporan asal bapak senang (ABS).
Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim mengatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Anies Baswedan tidak rinci, bahkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
"Kami dari Fraksi PAN menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujarnya.
Lukman juga mengatakan, hasil reses anggota dewan selama ini tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur Anies.
"Kami juga kecewa karena hasil reses oleh kebanyakan anggota dewan tidak dikerjakan oleh Anies dan anak buahnya. Seperti, ada RW kumuh di wilayah Jakarta Barat yang masih belum bisa menikmati air bersih secara merata," ungkap Lukman
Bahkan, katanya, di lapangan itu, khususnya di Jakarta Barat masih ada penduduk di Jalan Maja yang mencuci dengan menggunakan air sungai .
"Bagaimana ini bisa dikatakan masyarakat Jakarta sudah puas? Air bersih aja tidak bisa dapat itu warga," terang Lukman
Lukman juga kecewa dengan kinerja dari Pemprov DKI jakarta karena tidak melibatkan aspirasi dari dewan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.
"Ini kan baru sekali rapat kemarin saat banggar (badan anggaran), itu juga sebentar, kami merasa ini eksekutif tidak melibatkan kami, kami legislatif merasa tidak dianggap sama eksekutif dalam hal penggunaan anggaran. Perencanaan eksekutif, sekarang jalan sendiri," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta tahun 2019 diwarnai hujan interupsi.
Hal itu karena laporan dari Gubernur Anies Baswedan soal kinerjanya dalam menggunakan dana pada 2019 dianggap mengada-ada.
Diketahui, P2APBD DKI Jakarta tahun 2019 yang Senin ini dibahas dalam rapat paripurna antara DPRD bersama Pemprov, akhirnya tetap disahkan oleh dewan, meski sempat ditolak empat fraksi.
Empat fraksi itu yakni Golkar, PAN, NasDem dan PSI yang akhirnya memutuskan meninggalkan ruang rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, namun jumlah anggota di ruangan tersebut masih tetap kuorum untuk pengambilan putusan.
Fraksi-fraksi yang masih tersisa di ruangan yakni PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS dan PKB-PPP menyatakan setuju pengesahan PA2APBD DKI 2020 yang kemudian disusul oleh ketukan palu sidang sebanyak tiga kali oleh Prasetio.
