RADAR NONSTOP - Diduga kuat telah terjadi penyelewengan dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 yang digelontorkan pemerintah pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi senilai Rp 28 milyar lebih.
Hal itu, Ketua LSM Jeko, Hery Pandapotan sapaan akrabnya Bob mengatakan nampaknya mulai mengarah kepucuk pimpinan partai Golkar yang juga sebagai Walikota Bekasi.
"Ya, hal itu setelah kami lakukan penelusuran lebih lanjut terkait hasil temuan potensi unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terhadap salah satu Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang menerima uang Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemerintah Kota Bekasi," kata Ketua Bob kepada radarnonstop.co, Jumat (4/9/2020).
BERITA TERKAIT :Wow, Pemkot Jaksel Anggarkan Rp11 Miliar Buat Beli 50 Unit AC
Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi
Menurutnya, pada tahun 2019. APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengalokasikan dana HIBAH senilai Rp 28 milyar lebih untuk BOP PKBM dan salah satu penerimanya PKBM yang berkantor dan menggunakan fasilitas yang ada di gedung Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi.
Dengan adanya hal itu, patut diduga, kata dia. PKBM yang alamatnya sama dengan kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi itu "main mata" dengan Ketua DPD Partai Golkar yang juga sebagai Walikota Bekasi.
"Jangan jangan, belum ditindak lanjutinya potensi penyelewengan uang DAK tahun 2019 yang digelontorkan pemerintah pusat ke Pemkot Bekasi senilai Rp 28 milyar lebih itu, akibat ada buah tangan Ketua DPD Partai Golkar yang juga sebagai Walikota Bekasi," ulas Bob.
Alasannya, lanjutnya Bob. Pertama, dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 460/Kep.107.A-BPKAD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019, dalam lampirannya tertulis alamat PKBM itu di Jalan Jendral Ahmad Yani, Margajaya, Bekasi Selatan. Artinya, alamat itu adalah kantor atau gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi.
"Kedua, jangan jangan pada saat ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi dijabat Rahmat Efendi, memberikan wewenang dan merestui pengurus PKBM menggunakan uang dan gedung itu, sehingga potensi KKN itu dibiarkannya. Dan ketiga, jika poin satu dan dua itu benar. Maka haxl itu patut dipertanyakan," ungkap Bob.
Ditegaskannya, pada tahun 2019. PKBM tersebut menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang sumbernya dari DAK sejumlah Rp 111.650.000,-. Adapun dana senilai itu digunakan untuk kebutuhan Kejar Paket A, B, dan C. Begitu juga pada tahun 2020. PKBM tersebut menerima uang sejumlah Rp 150.050.000,-
"Setelah kita investigasi dan observasi terkait penggunaan dan realisasi atas dana tersebut, ada beberapa potensi kejanggalan dalam laporan pertangungjawabannya senilai Rp 71 juta lebih," katanya.
Lanjutnya ia merincikan, untuk Paket (A) dialokasikan Rp 8.450.000,-. tapi direalisasikan Rp 6 juta lebih. Kemudian di Paket (B) dialokasikan Rp 33.000.000,- tapi direalisasikan Rp 22 juta lebih. Sedangkan di Paket (C) dialokasikan Rp 70.200.000,-. dan direalisasikan Rp 43 juta lebih.
"Namun sampai sekarang belum ada tindakan dari Walikota dan aparatur penegak hukum di Kota Bekasi. Padahal persoalan itu sudah diberitakan beberapa media," ungkapnya.
