Pantau Pembahasan P2APBD Diusir, Emangnya Milik Nenek Moyangnya?
RADAR NONSTOP - Kebijakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengusir orang yang hendak memantau pembahasan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) dipertanyakan.
Soalnya, disisi lain, Pras mengamini anggota DPRD DKI Jakarta tetap menjalankan kunker (kunjungan kerja).
“Aneh juga ya, anggota disuruh klayapan (kunker). Disisi lain aktivitas di Gedung DPRD dikurangi. Masyarakat yang dilarang memantau pembahasan P2APBD,” ujar Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru ( Katar ), Sugiyanto, saat dimintai tanggapannya soal kebijakan Ketua DPRD DKI mengusir orang - orang yang hendak memantau kegiatan dewan.
BERITA TERKAIT :Pramono Jangan Mau Dikibuli, Para Pemburu Jabatan Jago Klaim Dan Pasang Boneka
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
Sugiyanto juga meminta Ketua DPRD DKI Jakarta itu memberikan definisi secara jelas orang - orang yang tidak berkepentingan dengan kegiatan dewan, khususnya soal APBD DKI.
“Apa Prasetio berpikir bahwa yang punya kepentingan terhadap APBD DKI itu hanya dewan, partai dan legislatif saja. Jelaskan dong definisi orang tidak berkepentingan dengan APBD DKI itu,” ujar Sugiyanto.
Seterusnya Sugiyanto berharap agar pandemi Covid-19 jangan dijadikan sebagai kambing hitam. “Sudahlah, kita semua prihatin dengan kondisi pandemi saat ini. Tapi jangan juga pandemi ini dijadikan kambing hitam untuk memuluskan niat - niat tertentu,” tegas SGY, panggilan akrab pria berkacamata ini.
Kebijakan politisi PDIP tersebut juga mendapat tanggapan miring dari warga Jakarta. “Kategori orang tak berkepentingan itu siapa? jelaskan dong! Bukannya semua warga Jakarta yang bayar pajak dan punya KTP DKI berkepentingan terhadap APBD DKI?. Emangnya APBD itu milik nenek moyangnya,” ujar Manan, warga Kemayoran, Jakarta Pusat.
Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menginstruksikan kepada pimpinan rapat dan keamanan gedung DPRD DKI Jakarta untuk mengusir warga atau masyarakat memantau pembahasan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD).
"Saya meminta pimpinan rapat dan pihak keamanan gedung untuk benar-benar mengidentifikasi peserta rapat yang hadir," ujar Prasetio, Senin (31/8) seperti dilansir laman rmoljakarta.
