Pak Prabowo, Jangan Beli Pesawat Bekas...
RADAR NONSTOP-Surat Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto kepada Menteri Pertahanan Austria, Klaudia Tanner tertanggal 10 Juli bocor ke publik.
Dalam surat tersebut terungkap niat Prabowo untuk membeli pesawat jenis 15 Eurofighter bekas Austria.
"Kalau benar informasi ini, maka Kemenhan harus menghentikan rencana pembelian pesawat bekas ini," kata anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) DR. TB Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (20/7).
BERITA TERKAIT :Kurang 160 Ribu Dokter Spesialis, Prabowo Minta India Bantu Indonesia
Sudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025
Mengacu pada UU 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, kata Hasanuddin, dengan berbagai alasan DPR dan pemerintah sudah berkomitmen untuk tidak membeli lagi pesawat bekas.
"Pertimbangan lainnya kalau membeli pesawat bekas adalah masalah life time dan suku cadang pemeliharaannya," kata Hasanuddin.
Menurutnya, program pengadaan pesawat tempur yang sudah mendapat persetujuan DPR RI adalah melanjutkan kerja sama dengan Korea Selatan membuat pesawat tempur generasi ke-4: Kfx Indonesia
"Selain itu, pengadaan pesawat Shukoi yang bekerja sama dengan Rosoboron," tandasnya.
Eurofighter Typhoon adalah pesawat tempur yang dibuat oleh konsorsium Airbus, BAE Systems and Leonardo. Austria diketahui membeli pesawat ini pada 2002.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari perusahaan dalam negeri.
Pernyataan Jokowi ini terkait rencana Kemenhan membeli alutsista dari Amerika Serikat pada 6 Juli lalu. Defense Security Cooperation Agency (DSCA) Amerika Serikat menyebut Indonesia berencana membeli 8 pesawat MV-22 Block C Osprey.
Selain itu, Indonesia juga mengajukan paket belanja militer yakni 24 AE 1107C Rolls Royce Engine, 20 sistem peringatan rudal AN/AAR-47, 20 penerima peringatan radar AN/APX-117, dan alat persenjataan lain.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sendiri memiliki anggaran paling besar di banding kementerian lain, yakni Rp117,9 triliun.
