KPK Periksa Mantan Gubernur BI Agus Martowardojo, Terkait Kasus E-KTP
RADAR NONSTOP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa bekas Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo terkait kasus korupsi proyek E-KTP.
Agus akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur Utama PT. Sandipala Arthapura, Paulus Tannos.
"Kami periksa Agus dalam kapasitas saksi untuk tersangka PST (Paulus Tannos)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (25/6/2020).
BERITA TERKAIT :Risnandar Kemaruk, Baru Menjabat Enam Bulan Jadi Pj Wali Kota Pekanbaru Kena OTT
Sayembara Tangkap Harun Masiku Sentilan Untuk KPK Atau Sindiran Ke Hasto?
Ali menyebut belum mengetahui apa yang akan ditelisik penyidik lembaga antirasuah terhadap Agus.
Belum lama ini KPK kembali menetapkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP dengan kerugian negara mencapai Rp 2.3 triliun.
Empat tersangka tersebut yakni Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PLS), Anggota DPR RI 2014 sampai 2019, Miriam S Hariyani (MSH), eks Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE), dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi (HSF).
Dalam kasus tersebut, diduga Paulus melakukan pertemuan dengan Andi Narogong, Johanes Merliem dalam membahas pemenangan konsorsium untuk pengadaan e-KTP. Mereka pun diduga menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR dan pejabat pada Kemendagri.
"Telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP ini,
Sebelumnya, KPK telah menjerat 9 orang ada yang sudah dikirim ke penjara seperti Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong dan Made Oka Masagung.
Sedangkan, untuk anggota DPR RI Markus Nari hingga kini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
