Dinkes Kota Bekasi Dinilai Kurang Maksimal Bantu Kinerja Bang Pepen

RADAR NONSTOP - Oktofiasasi atau yang akrab disapa Black selaku Ketua Aliansi Pemuda Bangun Daerah (APBD) mengungkapkan penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Bekasi yang dinakhodai Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi cukup menjanjikan hasilnya.

Menurut Black, di tengah wabah virus Covid-19 beliau bisa menjadi moderator yang bijak antara pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat.

"Tidak ada salahnya kita mengucapkan terimakasih atas kinerja beliau yang sampai saat ini tetap ikhtiar dan tak kenal lelah. Bang Pepen menjadi influence bagi kawan-kawan APBD dan kami sangat memberi hormat yang setinggi-tingginya," terang Black kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Selasa (16/6/2020).

Tapi bagi kawan-kawan, menurut Black, masih ada beberapa SKPD yang kurang maksimal membantu kinerja Bang Pepen (panggilan akrab Rahmat Effendi), seperti halnya Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang sampai saat ini agenda mereka saja tidak terpublish di website mereka.

"Ya percuma aja, mereka sebagai pembantu Bang Pepen harusnya update dong di website baik kegiatan ataupun anggaran yang mereka terima harus dipublish di website, karena pengelolaan website itu juga ada anggarannya kok dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi," tegas Black dengan nada kesal.

Black menegaskan, jangan sampai di tengah pandemi Covid-19 menjadikan Dinas Kesehatan Kota Bekasi jadi kurang bersemangat.

"Memberikan pelayanan publik yang perima dan Paripurna menjadi tanggungjawab dan kewajiban mereka (Dinas Kesehatan) terlebih membantu langkah kinerja Bang Pepen," pungkasnya Black. 

Di tempat terpisah, Hasan, Wakil Ketua I Ikatan Kajian Intelektual Muda Kota Bekasi (IKKIMSI) mengaku bahwa sebelumnya ada temuan dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi menerima anggaran dari SKPD lainnya serta memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai di lapangan terkait kuasa pengguna anggaran Covid-19 yang berasal dari APBD Kota Bekasi dan jumlahnya cukup fantastis.

"Kita coba lihat di website itu cuma ada kegiatan di tahun 2019 yang diupload, ya anggap saja hari ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi gagal memberikan informasi bagi warga Kota Bekasi ditambah tidak adanya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terkait keuangan yang dipergunakan dari dana APBD," tegas Hasan.

Ditambahkan, temuan ini akan ditelusuri lebih lanjut dan pihaknya akan meminta PPATK untuk menganalisa terkait aliran dana yang diterima Dinkes.

"Bila diperlukan kita akan melakukan pelaporan ke KPK yang diduga terjadi penyelewengan anggaran Covid-19," ucap Hasan mengakhiri pembicaraan.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawat belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangannya.