RADAR NONSTOP - Kamis, 7 Mei 2020 Anies Baswedan genap berusia 51 tahun. Banyak ucapan dan doa, agar Gubernur DKI Jakarta itu mampu mengemban tugasnya dengan baik dan bijak.
Tapi, ada juga yang nyinyir. Serangan bertubi-tubi menghantam Anies Baswedan. Entah disengaja atau hanya kebetulan.
Serangan masif memang terlihat tersetruktur. Sejak Jakarta digempur wabah Corona, Anies beserta jajaran langsung bergerak. Bansos disiapkan bahkan hotel berbintang disulap jadi rumah sementara para tim medis.
BERITA TERKAIT :Korupsi Covid-19 Di Kemenkes, KPK Jangan Ragu Borgol Para Pemain APD?
APD Covid-19 Dikorupsi, Anggota DPR Ihsan Yunus Pakai Masker Ke KPK?
Secara nyata, boleh saja kita klaim kalau Anies bergerak cepat. Gerakannya tentu banyak pihak yang gerah dan khawatir.
Untuk mengubur prestasi tentunya dibutuhkan opini negatif dan memunculkan kekurangan. Bansos misalnya yang digaungkan tidak tepat sasaran.
Padahal soal Bansos slip data bukan terjadi di Jakarta saja. Banyak daerah yang slip data bahkan salah sasaran.
Anies sudah mengakui kalau pembagian Bansos ada yang slip. Tapi jumlah yang ngaco tidak besar hanya sekitar 2 persen.
Dan 98 persen Bansos tepat sasaran. Bukan hanya slip data yang dijadikan senjata menggerus Anies, kaum nyinyir juga menembak soal isi Bansos.
Lagi-lagi kaum nyinyir kecele. Membandingkan isi Bansos dengan Jawa Barat ternyata salah alamat. Karena Jakarta, jika ditotal lebih besar dan diberikan setiap minggu.
Di Jawa Barat berisi barang-barang senilai Rp 350.000 dan uang tunai sebesar Rp 150.000. Sementara, paket sembako dari DKI Jakarta berupa barang sebesar Rp 149.500 tanpa uang tunai di dalamnya.
Tapi Bansos dari DKI Jakarta diberikan setiap minggu sedangkan Jawa Barat hanya sebulan sekali. Jika ditotal tentu lebih besar dari Jakarta ketimbang Jawa Barat.
Nah yang lagi hot adalah soal ucapan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyenut kalau Jakarta tidak ada duit untuk 1,1 juta warga terkait Bansos Corona.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono pun tegas membantah apa yang dikatakan Sri Mulyani. Dia meminta Sri Mulyani untuk berkaca dan diminta agar segera melunasi hutang pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta berupa dana bagi hasil (DBH).
Mujiyono mengatakan DBH ini menjadi salah satu sumber anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 di Jakarta. Jika PDH dilunasi tentunya dana Bansos bisa teratasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 36/PMK.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2019 dalam rangka penanganan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil Rp 2,56 triliun.
Padahal, hutang DBH tahun lalu ke DKI ini mencapai Rp 5,1 triliun dan DBH tahun ini kuartal II mencapai Rp 2,4 triliun. "Jadi total hutang Sri Mulyani ke DKI itu Rp 7,5 triliun. Tapi baru terbayarkan Rp 2,56 triliun. Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang," tegas politisi Demokrat ini kepada wartawan, Kamis (7/5).
"Anggarannya masih banyak. Ada juga dana belanja tak terduga yang mencapai Rp 897 miliar. Sedangkan dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap I itu sekitar Rp 179,4 miliar," sambung Mujiyono.
