100 Ribu Lebih Perantau Di Zona Merah Corona Pulkam ke Jateng

RADAR NONSTOP - Penyebaran virus corona semakin mengkhawatirkan. Libur yang diterapkan oleh para kepala daerah di kawasan Jabodetabek justru dimanfaarkan oleh warga pulang kampung (pulkam).

Kondisi ini tentu sangat rentan, daerah asal atau kampung para perantau yang mudik itu, bisa menjadi kawasan tertular corona. Terlebih, mereka (para perantau) selama ini bermukim dan cari nafkah di zona merah Covid -19.

Menyadari hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap wilayah-wilayah tempat perantau warga Jateng terutama Jabodetabek segera melakukan isolasi. 

BERITA TERKAIT :
Lawrence Wong Kena COVID-19, Yang MMau Liburan Ke Singapura Waspada

---

Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor

---

Para perantau itu dikhawatirkan akan memutuskan pulang kampung di saat wabah virus corona makin meluas.

Karena itu, Ganjar pun telah menyiapkan sharing anggaran sebagai dana Pandemic Response.

Ganjar mengungkapkan saat ini lebih dari 100 ribu warga telah pulang ke Jawa Tengah, terutama dari wilayah Jabodetabek.

Padahal beberapa wilayah itu telah ditetapkan sebagai zona merah COVID-19. Kini mereka tersebar ke berbagai daerah di Jateng, dari Wonogiri, Jepara, Purbalingga hingga Rembang.

"Kita mesti menggunakan cara yang logis, kemarin juga bincang dengan gugus tugas, kalau ada daerah zona merah itu bisa diisolasi. Namun, kita harus ngerti risiko dan bagaimana mengelola," kata Ganjar.

Jika status isolasi ditetapkan, secara otomatis seluruh kehidupan keseharian warga jadi tanggung jawab pemerintah setempat, termasuk warga Jateng yang berada di sana. Dari makan, biaya kesehatan sampai jaminan sosial.

“Usulannya sih, jika warga tidak mudik maka masing-masing provinsi harus ngopeni (menghidupi). Kalau daerah itu kekurangan atau keberatan, perlu kita iuran. Pak ini masyarakat Jawa Tengah banyak di sini, sudahlah demi kesehatan kita kunci. Yuk kita iuran jika itu berat," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, harus ada jaring pengaman bersama tanpa membedakan suku maupun wilayah asal.

Selain anggaran dari pemerintah, sektor lain yang bisa digerakkan secara optimal untuk mendukung isolasi wilayah itu adalah perusahaan dan filantropis.

"Ini bukan hanya urusan Jateng, Jabar atau manapun Jakarta, ini urusan kita bersama. Mari kita sharing APBD, filantropis dan lainnya kita gerakkan. Mari kita bersama," kata Ganjar.

Dalam mengatasi persebaran penularan COVID-19 ini, Ganjar pun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun sebagai dana Pandemic Respons. Anggaran tersebut digunakan untuk mengamankan jaring sosial dan ekonomi.

"Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar.

Untuk memperjelas langkah ketika suatu wilayah ditetapkan untuk isolasi, Ganjar mengatakan dalam waktu dekat pemerintah pusat akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai landasan.

"Kami mesti menggunakan kewenangan dengan bijak dan lapor ke pusat. Pemerintah Pusat dalam beberapa hari ini akan mengeluarkan PP sehingga nanti isolasi wilayah yang direncanakan bisa berjalan dengan baik," katanya.

Ganjar mengungkapkan sampai saat ini dirinya intens komunikasi dengan pemerintah pusat. Ada beberapa hal yang tengah disiapkan, yakni pertama soal menyelematkan ekonomi, penyelamatan sosial dan masyarakat kemudian diperkecil penyelamatan per wilayah.

Agar skenario itu bisa dilakukan secara optimal, Ganjar berharap seluruh elemen pemerintahan sampai paling bawah turut bergerak.

"Kami punya instrumen bagus bernama dasa wisma yang bisa di-manage kelurahan. Sistem pemerintahan mesti berjalan dan pasti bisa mengkarantina. Kelurahan atau desa diminta mendata. Kalau ini zona merah, Anda jangan keluar, biar kami yang ngurus, Anda tidak akan kelaparan. Saya rasa itu akan selesai," katanya.