129 Kelurahan Terancam Banjir
Musim Hujan Tiba, Prass Cari Akal Agar Jakarta Tidak Kelelep
RADAR NONSTOP - Jakarta harus segera mencari solusi penangan banjir. Sebab, dalam waktu dekat, musim penghujan akan tiba.
Sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi punya tanggung jawab besar soal perkembangan ibukota. Dia tidak ingin Jakarta sebagai ibukota menjadi sasaran banjir jika musim penghujan.
Sebelum musim hujan tiba, politisi PDIP yang akrab disapa Om P ini meminta Pemprov DKI Jakarta mencari solusi dan antisipasi banjir. Jangan sampai ketika air datang dan menggenangi rumah warga, pemprov baru sibuk.
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta
Caleg PDIP nomor urut 1 DPRD DKI Jakarta dapil Jakarta Pusat ini meminta pemprov segera membebaskan lahan agar normalisasi sungai berjalan lancar. Apalagi, normalisasi merupakan perintah pemerintah pusat.
BACA JUGA: Sebut Anies Plin-plan, Om Prass Minta Anies Belajar dari Ahok
"Normalisasi itu harus diteruskan, nggak bisa nggak. Karena sebentar lagi datang hujan, bagaimana mengelola airnya," kata Om P di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).
Om P mengatakan normalisasi dibiayai oleh APBN. Pemprov seharusnya mendukung penuh program tersebut.
"Sudahlah yang terbaik di teruskan. Sbetulnya kan kerja sama ada pelaksanaan yang dulu tinggal dilaksnakan aja. Kenapa pusing sekali, kan duitnya bukan dari kita," sebutnya.
BACA JUGA: Punya Strategi Khusus, Panglima Perang Jokowi Siap Rebut Jakarta
Wajar jika Om P khawatir, sebab hingga saat ini ada sekitar 129 kelurahan rawan banjir. Karena ada delapan aliran sungai di DKI Jakarta belum dinormalisasi sejak Februari 2018.
Data dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) target normalisasi kali sepanjang 33 kilometer. Namun saat ini baru bisa melaksanakan 16 kilometer karena pemprov tak bisa membebaskan lahan.
Normalisasi baru berjalan 48 persen pada 2013 hingga 2017. Dan, anggaran tersebut dikembalikan ke kas negara. Inilah aliran kali yang belum normalisasi yakni aliran Kali Angke: 6 kelurahan.
BACA JUGA: Inilah Pejabat Yang Jadi Penjilat Anies Baswedan?
Aliran Kali Pesanggrahan: 21 kelurahan. Aliran Kali Krukut: 12 kelurahan. Aliran Kali Ciliwung: 28 kelurahan. Aliran Kanal Banjir Barat: 10 kelurahan.
Aliran Kali Ciliwung Lama: 9 kelurahan Aliran Kali Sunter: 23 kelurahan. Aliran Kali Cipinang: 12 kelurahan dan Aliran Cengkareng Drain: 8 kelurahan.
"Ini harus diantisipasi secara cepat," ungkap politisi yang jago balap mobil dan bergaya caplas-ceplos ini.
