Depok Rp2,5 Triliun
Miris, PAD DKI Dari Sektor Reklame Kalah Jauh Dibandingkan Depok
RADAR NONSTOP - PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemprov DKI Jakarta dari sektor pajak reklame sangat bertentangan jika melihat Ibu Kota bagaikan hutan reklame.
Pemkot Depok saja, bisa meraup PAD dari sektor reklame ini hampir Rp2,5 triliun. Bayangkan dengan luas dan kondisi Jakarta, tentu Depok tidak ada apa - apanya. Namun faktanya, Pemprov DKI Jakarta tahun 2019 hanya bisa menarik PAD reklame Rp1 triliun.
“Potensi PAD dari pajak reklame sebenarnya sangat besar. Fakta itu bisa dilihat dengan menjamurnya reklame di Ibu Kota. Pendapatan cuma Rp1 triliun itu, adalah bukti betapa banyaknya kebocoran di sektor ini,” ujar Agus Chairudin Direktur Excecutive INFRA berdasarlan keterangannya, Kamis (12/3/2020).
BERITA TERKAIT :Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
Jakarta Masih Ibu Kota, IKN Masih Berantakan?
Diungkapkannya, tiap tahun pengusaha - pengusaha dan asosiasi pengusaha reklame lebih banyak tuntutan kelonggaran kompensasi yang tujuannya ‘bancakan’ memperkaya pundi - pundi pribadi serta rekanan oknum - oknum DPRD dan oknum eselon PNS DKI.
“Makanya, jangan heran jika Sekda DKI, Saefullah hanya bisa omdo (omong doang) akan mencabut izin PT Warna - Warni (red- tahun 2017 hingga saat tidak terealisasi). Dan tiang - tiang reklame yang sudah disegel di GBK Senayan berdiri di atas trotoar dan tanpa izin, tidak bisa ditebang Satpol PP, malahan izinnya keluar,” terang Agus.
Sementara itu, seorang pengusaha reklame mengakui, maraknya kebocoran PAD DKI Jakarta dari sektor reklame dikarenakan banyaknya pengusaha yang nakal.
“Tapi, nakal dalam usaha reklame itu tidak bisa sendiri, pasti ngajak merdeka selatan atau Kebon Sirih brader,” ujar pengusaha reklame yang ogah namanya dituliskan.
Terpisah, Cawagub Partai Gerindra, Ariza dalam salah satu acara diskusi bertekad akan menambah PAD dari sektor reklame. Ariza sependapat bahwa masih banyak kebocoran pajak di sektor ini.
“Jika Ariza tidak ingin dianggap delusi dan utopis dengan statement tersebut, meningkatkan PAD dari sektor reklame, sebaiknya dia konsultasi dan musyawarah terlebih dahulu dengan ‘bos’ Partai Gerindra DKI Jakarta, agar bisa dan dapat lebih paham soal warna - warni reklame di Jakarta,” tandas Agus.
