Akibat Gempa, 1.425 Napi di Sulteng Kabur, Dirjen Pas Asyik Plesiran ke Australia
RADAR NONSTOP - Gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah tidak hanya meluluh lantakkan pemukiman warga. Lapas, tempat penahanan pesakitan (narapidana) juga terkena dampak.
Di Sulawesi Tengah, ada 15 UPT (Unit Pelaksana Teknis) lembaga pemasyarakatan (LP). Delapan diantaranya terkena dampak gempa, yakni, Lapas Palu, Rutan Palu, Rutan Donggala, Cabang Rutan Parigi, Rutan Poso, Bapas Palu, LPKA Palu, dan LPP Palu.
“Jumlah hunian keseluruhan sebanyak 3.220 orang narapidana dan tahanan, melebihi kapasitas 123% dari yang seharusnya. Sejauh ini, 1.425 narapidana dilaporkan masih berada di luar lapas,” ujar Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto melalui rilis elektronik yang dikirimkan kepada redaksi radarnonstop, Minggu (7/10/2018).
BERITA TERKAIT :Gunung Merapi Muntah Lagi, 250 Kali Semburan Lava Panas
Ancaman Gempa Megathrust Di Jawa Dan Sumatera, Bikin Merinding Aja
Ironisnya, tutur Hari, upaya Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami sampai pasca gempa Palu-Donggala hanya menjelaskan perihal kerusakan lapas dan tahanan yang kabur, langkah-langkah langsung untuk turun ke lapangan tidak dilakukan malah pergi meninggalkan Indonesia sejak 1 oktober 2018 ke Australia.
“Sudah selayaknya Menkumham Yassona Laoly memecat Dirjen Pas Sri Puguh Budi Utami yang tidak memiliki moralitas terhadap sipir lapas dan tahanan yang terdampak gempa Palu-Donggala. Bukannya membantu pemerintah untuk segera melakukan perbaikan terhadap kondisi lapas yang terkena gempa, malah asyik dengan agenda ke Australia,” bebernya dengan nada kesal.
Hari juga mengatakan, tentunya ini menjadi teguran keras bagi kemenkumham dibawah komando Yassona Laoly untuk mengevaluasi anak buahnya yang tidak sejalan dengan langkah Presiden Jokowi.
“Keberanian Sri Puguh Budi Utami tetap plesiran ke Australia dan tampak cuek dengan kondisi lapas di Sulteng, karena diback up oleh Sekjen Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto,” imbuhnya.
“Sudah banyak diketahui dalam lingkungan kerja Kemenkumham, kalau keduanya memiliki hubungan khusus”.
