OPINI
Ini Perbedaan Sikap Istana Soal Banjir Dan Formula E
RADAR NONSTOP - Hubungan Pemprov DKI Jakarta dan Istana Negara nampaknya agak panas. Perbedaan sikap terjadi ketika banjir dan Formula E.
Dari penelusuran radar nonstop, ketika air bah menggenangi underpas Kemayoran pada Sabtu (25/1/2020), pihak Istana Negara mengaku kalau hal itu adalah wewenang Pemprov DKI Jakarta.
Sikap berbeda ketika Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Formula E di kawasan Monas. Di mana, Istana Negara menyetop penyelenggaraan balap mobil listrik dunia dengan alasan kalau Monas adalah tanggung jawab pemerintah pusat.
BERITA TERKAIT :Dinilai Tak Serius Tangani Banjir ROB, Warga Jakut Minta Ganti Walikota?
Pj Gubernur DKI Teguh Pusing Banjir Rob, Wali Kota Jakut Jangan Cuma Wacana
Entah siapa yang benar tapi sikap berbeda itu kini menjadi pertanyaan publik?
Seperti diberitakan, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono penanganan banjir di underpass Kemayoran merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Kita bersama-sama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada yang kewenangan pemerintah pusat, ataupun ada yang menjadi kewenangan Pemda DKI," ucap Heru dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, Minggu (26/1).
Heru menuturkan, sebenarnya seluruh wilayah Jakarta itu menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Pernyataan ini disampaikan Heru menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan wilayah Kemayoran merupakan kewenangan Sekretariat Negara dan Pemerintah DKI Jakarta sudah membantu.
"Jangan hanya karena ada area yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu. Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekedar membantu," jelasnya.
Lebih lanjut Heru menegaskan, salah satu tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengatasi banjir di area kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Maka dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir," tutur Heru.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengatakan bahwa Underpass Kemayoran yang tergenang akibat hujan di Jakarta, Sabtu (25/1/2020), tanggung jawab pengelolaannya adalah Pemerintah Pusat.
"Iya betul, Underpass Kemayoran berada di bawah pusat, tepatnya Sekretariat Negara (Setneg), seperti kawasan GBK (Gelora Bung Karno)," kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi.
Underpass Kemayoran berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat, karena sebelumnya kawasan ini adalah landasan pacu pesawat, sebelum kemudian pindah ke Bandara Soetta.
Namun, Dudi mengatakan Pemprov DKI Jakarta tetap membantu memompa air yang tergenang di underpass Kemayoran.
"Iya kalau ga salah ada dua atau tiga unit dari SDA, ada juga dari dinas Gulkarmat ya, terus dari Pemerintah Pusat juga turunkan unit untuk pemompaan. Jadi, sama-sama berusaha menanggulangi kawasan yang tergenang itu," kata Dudi.
Mata Dunia Ke Jakarta
Formula E yang sudah dilakukan ujicoba di Monas mendadak dilarang. Kini Pemprov DKI Jakarta sudah mencari alternatif lokasi selain di Monas.
Ada wacana usulan kawasan Thamrin dan Sudirman akan dijadikan sirkuit balap. Diketahui, Formula E menjadi rebutan kota-kota di dunia di Eropa.
Formula E adalah ajang internasional yang mampu menyedot perhatian dunia. Selain sebagai kampanye kendaraan listrik, ajang ini juga mampu menarik wisatawan ke Jakarta.
Beberapa kamar hotel berbintang kabarnya sudah dipesan oleh para wisatawan asing. Setiap tahunnya ada sekitar 1,2 juta wisatawan datang ke Jakarta.
Dengan adanya Formula E diharapkan jumlah wisatawan bisa tembus sampai 2,8 juta. Kalau ini terjadi, maka secara otomatis Jakarta akan terdongkrak sebagai kota yang sejajar oleh kota di dunia.
Sementara Pemprov DKI Jakarta menargetkan, penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E dapat mendongkrak ekonomi senilai 78,345 juta euro atau sekitar Rp 1,2 triliun.
Nantinya akan ada 12 tim yang bertanding. Masing-masing tim kira-kira membawa 100 orang kru. Mereka akan berada di Jakarta seminggu sebelum balapan. Bisa dibayangkan kebutuhan kamar hotel di Jakarta.
Belum lagi dari jasa-jasa pendukung lainnya. Inilah dampak ekonomi yang kita harapkan bisa diraih.
Pihaknya juga memperkirakan, akan ada 35.000 penonton yang menyaksikan balapan tersebut. Perinciannya, 26.250 penonton dari Jakarta, 7.000 penonton domestik, dan 1.750 penonton internasional.
