RADAR NONSTOP - Koalisi untuk Kesejahteraan TNI-Polri (Kitra) kembali mengadakan diskusi untuk menyuarakan urgensi peningkatan kesejahteraan aparat pertahanan dan keamanan. Kali ini, diskusi bertema "Meretas Jalan Terwujudnya Rp50 Juta/Bulan Gaji TNI-Polri" diadakan di Sekretariat KNPI Sumatera Barat, Kota Padang, Rabu (3/10/2018) malam.
Korwil Kitra Sumbar, Muh Rafi, mengatakan,
dialog digelar untuk membedah dan penyamaan visi. Sehingga, melahirkan solusi, saran, dan masukan teknis guna menguatkan sosialisasi pentingnya gaji TNI-Polri sebesar Rp50 juta.
Pada kesempatan sama, Kornas Kitra, Em Ridha memaparkan, banyak landasan yang dipakai pihaknya dalam mendorong peningkatan gaji personel aparat pertahanan dan keamanan. Karenanya, Kitra pun menggugat pandangan dan standar vegetatif pemerintah.
BERITA TERKAIT :Di Jalan Arogan Ngaku Adik Jenderal, Di Kantor Polisi Kenapa Jadi Cemen?
Duel Brimob Vs TNI AL, Lima Pasukan Terluka
"Di mana yang maksud sejahtera, kalau Keluarga TNI-Polri sudah bisa makan, punya baju, dan tempat berteduh," katanya saat diskusi.
Kitra, lanjut Ridha, pun berpandangan, pemiskinan TNI-Polri merupakan bencana kemanusiaan. Soalnya, jutaan warga menjadi korban akibat hidup di bawah garis kemiskinan.
Sementara itu, aktivis kali lima Padang, Sulaimon PR, memaparkan kebijakan pemerintah terkait TNI-Polri sejak era Sukarno hingga Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kemiskinan TNI-Polri menyebabkan politisasi dan rentan menjadi alat kekerasan, baik oleh negara maupun pengusaha hitam.
"Gaji yang tidak layak memicu mereka mencari sendiri dengan segala cara demi mencukupi banyaknya biaya kebutuhan yang tidak diakomodir oleh pemerintah," jelas Momon, sapaannya.
Sedangkan Anggota DPRD Sumbar, Ahmad Hadir, berpandangan, gagasan Kitra tersebut akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga TNI-Polri. "Sehingga, mereka bisa lebih fokus melaksanakan tugas-tugasnya yang sangat berat dan berisiko," tutupnya pada acara yang turut diikuti aktivis pemuda dan organisasi mahasiswa.
