RADAR NONSTOP - Partai Gerindra mendesak agar tata tertib (Tatib) pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta tak perlu dibahas lagi.
Sebab, tatib tersebut sudah pernah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD DKI, yang diketuai Mohamad Ongen Sangaji dan Bestari Barus (Nasdem) sebagai wakil.
Apalagi pembahasan Tatib akan memakan waktu lama, kurang lebih satu bulan. Jika harus dibahas kembali, atau dibongkar ulang maka dipastikan proses pemilihan orang nomor dua di Jakarta akan molor.
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI, Ahmad Sulhy menerangkan, hanya buang-buang waktu saja jika kembali membahas tatib Pilwagub DKI. Sebab, itu selesai pada dewan periode lalu, saat ini hanya tinggal mengesahkan melalui rapat pimpinan gabungan (rapimgab).
’’Saya sudah baca. Tatib sudah konperhensif mengatur. Jadi, kalau ada yang minta ulang pembahasan hanya genit-genitan aja,’’ kata Sulhy di Jakarta kemarin.
Dia menjelaskan, proses Pilwagub DKI mesti berjalan lancar karena Anies sudah cukup lama menjomblo sehingga tidak baik untuk roda pemerintahan di Jakarta dan pendidikan politik.
Namanya, pemerintah mesti ada Gubernur dan Wakil Gubernur. Adanya, riak desakan pembahasan tatib hanya buang-buang waktu saja.
“Ini kan prosesnya sudah berjalan. Kenapa mesti kembali mundur bahas tatib. Aneh-aneh aja,’’ bebernya.
Diketahui, pada Senin (20/1/2020) PKS dan Partai Gerindra telah menyerahkan dua figur yang diusulkan kepada Gubernur Anies Baswedan, Nurmansyah Lubis dan Ahmad Riza Patria.
Apalagi, Gubernur juga sudah menyerahkan dua nama yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat juga ditembuskan ke dewan di Kebon Sirih. Sekarang tinggal menunggu surat Kemendagri ke DPRD.
“Ini bukan atas keinginan murni Gerindra. Tapi, atas aspirasi publik yang kami terima. Gerindra dan PKS juga telah bersepakat. Menaruh kadernya masing-masing. Jangan dibuat mundru bahas tatib. Nanti ruwet kembali,’’ ujar dia.
Sulhy menyangkal, Gerindra berupaya menjegal langkah PKS memimpin ibu kota bersama Anies. Dalihnya, seluruh partai disibukkan dengan agenda politik nasional, tahun lalu.
"Kami, enggak ada manuver. Kan, semua sibuk pemilu. Mau partai atau kader. Apalagi, mayoritas anggota dewan (ikut) nyaleg,’’ucap mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.