Hasil Analisa DPR Soal Banjir
Nah Lho, Balaikota DKI Dan Istana Negara Kurang Harmonis
RADAR NONSTOP - DPR mengendus adanya koordinasi yang terputus antara Balaikota DKI Jakarta dengan Istana Negara. Hal ini terlihat dari sikap Jokowi dan Anies Baswedan soal banjir.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengungkapkan, sangat tampak seakan-akan ada masalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. "Seperti ada pembatas," terang Arwani dalam acara 'Banjir Bukan Takdir?', di Sasana Krida Karang Taruna Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2020).
Arwani mengaku, jika benar ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah maka yang merugi adalah warga korban banjir.
BERITA TERKAIT :Anies Disuruh Rebut Kursi Gubernur Jakarta, Surya Paloh Ogah Tekor Dua Kali Ya?
Jokowi Melanggar Etika Karena Dukung Paslon, Tapi Gak Bisa Terjerak Hukum
Komisi II DPR akan menyiapkan waktu agar pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama membahas penanganan dan pencegahan banjir. "Ini harus diberesi," ucapnya.
Sinyal tidak singkronnya daerah dan pusat terlihat silang pendapat antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal normalisasi Sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km. Lalu, sidak diam-diam Jokowi ke Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tak ada silang pendapat antara dirinya dengan Jokowi.
Dia mengatakan dirinya dan Jokowi sama-sama ingin ekosistem lingkungan yang baik.
"Nggak ada yang berbeda. Sama kita. Kita sama-sama ingin agar seluruh ekosistem di lingkungan kita baik," kata Anies usai meninjau lokasi pengungsian korban banjir di GOR Pengadegan, Pancoran, Jaksel, Sabtu (4/1/2020).
