Pesan Buat Nadiem Dari Para Guru Dan Siswa, Pengganti UN Jangan Ribet

RADAR NONSTOP - Dihapusnya ujian negara (UN) menjadi pusat perhatian dan topik perbincangan hangat sampai saat ini dengan pro kontranya.

Sejumlah guru, orang tua dan siswa yang dihubungi radarnonstop.co mengaku gembira, tapi juga mempertanyakan tolok untuk menilai kemampuan siswa.

Sebagaiman pengakuan orang tua, Dariyo, wali murid dari siswa SD di Kalijati, Sidamulih, Pangandaran, Jawa Barat.

“Bagus juga sih dihapus, cuma nanti anak saya gimana cara menilai kemampuannya,” ujarnya saat berbincang dengan radarnonstop.co, Minggu (15/12/2019).

Rasa senang dan bahagia atas dihapusnya UN juga diungkapkan Dewi pelajar SMA 88, Jakarta Timur.

"Bagus bisa mengurangi stres karena kami juga ada ujian sekolah, try out SBMPTN, dan ujian mandiri (masuk universitas). Itu semua mepet waktunya, ribetin kami. Namun, saya kecewa, kok perubahan UN itu enggak di 2020, pas saya UN," katanya.

Lain halnya dengan Justin SMP Negeri 9, perubahan UN itu membuat para siswa tidak lagi serius belajar. Pasalnya, perubahan sistem UN nanti mengedepankan kemampuan nalar siswa.

“Malah bisa diremehkan sama siswa. Jadi, males belajar gitu. Terus tolok ukurnya enggak bisa dilihat. Kalau dengan angka, kita tahu unggul atau kurang di mata pelajaran apa," ujarnya.

Diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim memang memodifikasi UN menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter. Asesmen dan survei itu dilaksanakan di tengah bukan di ujung setiap jenjang pendidikan, yakni di kelas 4 untuk setingkat SD, kelas 8 untuk setingkat SMP, dan kelas 11 untuk setingkat SMA.

Dengan demikian, semua yang terlibat dalam proses pendidikan masih punya waktu untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi serta karakter siswa.

Wakil Kepala SMAN 31 Jakarta Bidang Kurikulum, Cipto Rojo, menyatakan ada plus-minus terkait perubahan sistem UN.

"Dari sisi psikologis, itu bisa mengurangi stres. Namun, dilihat juga bagi anak yang daya juangnya rendah. Mereka bisa enggak termotivasi dengan sistem UN baru. Ini harus ada solusinya, bagaimana menilai kompetensi anak sesuai tingkatan?"

Kepala SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Ekowati, mengatakan perlunya sistem pengganti untuk menjadi tolok ukur kelulusan siswa yang lebih baik.

"Saya setuju kalau mau dikembalikan pada sistem sebelumnya, semua diuji. Teknis UN sedikit merepotkan bagi sekolah unit baru sebab alat penunjang seperti perangkat komputer belum memadai. Namun, secara psikologis, siswa selalu khawatir menjelang UN."

Nadiem Menerobos Jauh Dari Pendahulunya

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Profesor Supardi, mengatakan, yang dilakukan Mendikbud ialah menerjemahkan visi dan misi presiden. Ia menganggap kebijakan mengenai pendidikan bukan berganti-ganti, tetapi Mendikbud saat ini melakukan hal yang tidak dilakukan pendahulunya.

"Ini yang mungkin diharapkan dari menteri yang lama. Namun, Presiden mungkin tidak mendapatkannya atau ekspektasinya tidak sejalan," ujarnya saat dihubungi awak media, di Jakarta, kemarin.

Ia menyampaikan bahwa pembenahan dalam pendidikan di Indonesia patut dilakukan. Selain mengganti sistem UN yang dianggap memberatkan siswa dan orangtua, menurutnya, pembenahan harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan standar pendukung seperti guru-gurunya, sarana dan prasarana, serta pembiayaan supaya kualitas pendidikan merata.

Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengungkapkan pihaknya mendorong pemerintah untuk membuat grand design pendidikan nasional. Hal itu bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan Indonesia yang mumpuni.

"Iya, kami mendorong pemerintah untuk menyusun grand design pendidikkan nasional. Namun, itu harus di bawah koordinasi minimal wapres,".