TGUPP Dibonsai DPRD, Anies Kecewa Sebut Oposisi Sangat Keras
RADAR NONSTOP - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan tak dapat menahan rasa kecewanya. DPRD DKI Jakarta akhirnya sukses membonsai anggota TGUPP.
Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk memangkas anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.
Anggaran tersebut hanya disetujui untuk menggaji dan menunjang 50 anggota TGUPP dari 67 yang ada saat ini. Artinya, 17 orang lainnya harus diberhentikan.
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua DPRD Ungkap Kota Bekasi Darurat Kekurangan Guru
Ketua Komisi IV: Kategori Kota Bekasi Jadi Kota Layak Anak Jangan Hanya Di Atas Kertas
Dalam keputusan itu pun banyak muncul perbedaan suara dari anggota legislatif. Fraksi PSI dan PDI-P gaduh, dan ingin TGUPP ditiadakan.
"Kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil," klaim Anies di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).
"Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan, kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," lanjut dia.
Menurut Anies, TGUPP telah membantu pekerjaan ataupun program-program gubernur secara baik hingga membuat kritik selalu datang.
"Dan TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu, buat saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP itu makin dirasakan," tutur dia.
Ketika ditanya terkait salah satu anggota TGUPP yang menjabat sebagai dewan pengawas tujuh rumah sakit di Jakarta, Anies hanya menyebutkan akan melihat aturannya terlebih dahulu.
Namun, ia tak menjelaskan aturan mana yang akan menjadi acuan. “Nanti kita lihat aturan saja, kita lihat aturan," ujar Anies singkat.
Diketahui, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk memangkas anggaran TGUPP DKI Jakarta dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.
Pemprov DKI Jakarta mulanya mengusulkan anggaran Rp 19,8 miliar dalam RAPBD 2020. Anggaran itu paling banyak digunakan untuk menggaji 67 anggota TGUPP.
Namun, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran hanya untuk gaji 50 anggota TGUPP. Belum diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk gaji 50 anggota tersebut.
