RADAR NONSTOP - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta berencana membangun sekolah berasrama (Boarding School) di seluruh wilayah Ibu Kota.
Sekolah berasrama ini diperuntukkan khusus untuk siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang memiliki KTP DKI Jakarta.
Begitu dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Maulani, ide pembangunan boarding school tersebut nerupakan hasil kunjungan kerja (Kunker) ke Bali dan Palembang pada Oktober-November 2019.
BERITA TERKAIT :"Dari beberapa daerah yang kita kunjungi, boarding school di Bali dan Palembang, Sumatera Selatan, merupakan yang paling berhasil. Di sana, semua siswanya yang tidak mampu ditampung dan dibiayai dengan kurikulum berskala nasional dan internasional. Hasilnya luar biasa, bahasa Inggris mereka saja sempurna sekali," kata Rani yang juga anggota Komisi E ini.
Rani menjelaskan, mengapa boarding school (sekolah berasrama) untuk siswa miskin ini digagas, karena Jakarta belum memilikinya.
"Boarding school yang ada saat ini, yakni Boarding School MH Thamrin, itu untuk siswa mampu," katanya.
Ia juga mengatakan, gagasan pembangunan boarding school ini akan mulai digulirkan pada 2020. Pada tahun itu, pengkajian dan lain-lain akan dilakukan, dan anggarannya akan diusulkan untuk masuk pada APBD 2021.
"Kalau pilot project ini berhasil, akan kita usulkan ke Gubernur melalui Dinas Pendidikan untuk membangun boarding school di seluruh wilayah Jakarta," katanya. Per semester, sekolah ini hanya menerima sekitar 200 murid.
Wakil Ketua II Fraksi Gerindra, Yudha Permana menambahkan, pilot project sekolah berasrama ini rencananya akan di bangun di Jakarta Utara. Penerimaan angkatan pertama siswa baru direncanakan pada April 2021.
Yudha juga mengungkapkan, nantinya sistem sekolah berasrama tersebut akan mengadopsi Boarding School Madira, Bali. Sedangkan kurikulum akan mengadopsi Boarding School SMAN Sumsel, Palembang, yakni kurikulum nasional dan Cambridge.
"Karena itu nanti siapa yang dapat bersekolah di boarding school yang kita bangun, akan diverifikasi untuk memastikan bahwa siswa tersebut memang warga Jakarta dari keluarga yang paling miskin, bukan yang pura-pura miskin. Untuk verifikasi ini, tim dari Dinas Pendidikan akan mengecek langsung ke rumahnya, wawancara dengan orang tua dan keluarganya, tetangga-tetangganya, dan saat proses verifikasi ini akan divideokan sebagai bukti kesahihan datanya," kata Yudha yang juga anggota Komisi E ini.