Pemindahan Ibu Kota Negara, Teras Narang: Masyarakat Kalimantan Jangan Hanya Jadi Penonton
RADAR NONSTOP-Memindahkan Ibu Kota Negara/Pemerintahan dari Betawi (Jakarta) ke Borneo (Kalimantan), tidak semudah pada saat menyusun jadwal dari kapan memulai dan selesainya semua pembangunan infrastruktur pendukung.
Demikian disampaikan oleh Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/19).
Pertanyaan sederhana, tambahnya, apakah perpindahan Ibu Kota Negara/Pemerintahan itu hanya berbicara membangun gedung dan memindahkan orang-orang yang akan mengisi gedung tersebut?. “Menurut saya, tidak semudah itu,” terangnya.
BERITA TERKAIT :Jakarta Masih Ibu Kota, IKN Masih Berantakan?
Kasus Kriminalisasi Guru Makin Marak, Bang Dailami Serukan Darurat Perlindungan Guru
Lebih lanjut, Kepala Pusat Kajian Otonomi Daerah Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menjelaskan, banyak hal yang perlu dilihat dan diperhatikan, terutama tentang kondisi sosiologi dan antropologi di wilayah calon Ibu Kota Negara yang baru.
“Sosiologi bicara tentang bagaimana perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kolompok, dan kelompok dengan kelompok. Sementara itu, Antropologi tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya,” urainya.
“Apa yang perlu diperhatikan dan bagaimana mempersiapkan itu semua. Apakah kita sudah punya orang yang mumpuni, sosok yang memahami dan memiliki konsep serta strategi sistematis serta terstruktur? Bagaimana dan kapan secara masif strategi itu bisa dilaksanakan?,” tambahnya.
Menurutnya, pertanyaan yang ia sampaikan diatas, harus dijawab oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah saja.
Teras pun mengajak masyarakat di Pulau Kalimantan, untuk terlibat aktif mempersiapkan diri dan strategi dalam menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara/Pemerintahan ke Provinsi Kalimantan Timur.
Bagaimanapun, provinsi lain di Kalimantan, Kalteng, Kalsel, Kalbar dan Kaltara,nantinya akan menjadi daerah penyangga jika pemindahan Ibu Kota Negara/Pemerintahan itu nantinya direalisasikan.
“Jangan sampai, masyarakat di Pulau Kalimantan hanya menjadi penonton. Lebih buruk lagi menjadi “minoritas baru” yang terpinggirkan dari tanah kelahirannya sendiri,” terangnya.
Keterlibatan, semangat gotong royong dan strategis bersama menyiapkan Sumber Daya Manusia Unggul, sambung dia perlu didorong dalam menyambut peluang dan tantangan dibalik rencana pemindahan ibukota tersebut.
“Janganlah menyederhanakan permasalahan kepindahan Ibu Kota Negara/Pemerintahan ini. Lihat dan tinjaulah dari semua segi. Kita ingin mengukir sejarah yang indah dan menyejukan. Bukan untuk sesaat, tetapi untuk selamanya bagi generasi yang akan dating,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur masih jadi wacana. Hingga saat ini, pemerintah masih terus menggodok rencana tersebut dengan sejumlah kajian-kajian lapangan.
