Wakil Ketua Kadin Kota Bekasi, Rikky Tambunan: Akankah Rahmat Effendi Diangketkan?

RADAR NONSTOP - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bekasi, Rikky Tambunan yang juga pengamat kebijakan Politik dan Pemerintahan menyikapi polemik KS-NIK dengan tegas mengatakan, akankah Rahmat Effendi diangketkan?

"Kartu Sehat (KS) di persimpangan Jalan. Siapa yang bertanggungjawab? Mendagri telah mengamanatkan diintegrasikan dengan BPJS? Alasan Pemkot Bekasi BPJS belum profesional. Akankah Rahmat Effendi berani membantah Mendagri Pak Tito selaku mantan Kapolri?," tegas Rikky kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), seraya bertanya, Rabu (13/11).

Apalagi, lanjut Rikky, KS itu diduga menjadi sumber bocornya APBD Kota Bekasi. Sampai kapan bocor? Sampai Pemkot menghentikan KS dan mengintegrasikan ke BPJS?

"Kata anggota dewan yang tak mau disebut namanya. Defisit, sedikitnya Rp 1 triliun, akan kembali tidak dapat dicegah, 2020, tambah si dewan. Apalagi, ungkapnya, Eksekutif kerap tidak profesional soal target, APBD, sementara belanja harus dibayar Target PAD selalu tak tercapai? Saya melihat, Eksekutif main-main di sini, katanya agak kurang kesel? Kataku, di sana, Hepeng mereka, bagi-baginya. Lagi-lagi uang pajak rakyat dipalak memperkaya diri? Kataku ke mereka," terangnya.

Kabarnya, sambung Rikky, Rahmat Effendi lagi galau? Kenapa, karena dewan minta Walikota mengkomunikasikan dengan Mendagri.

"Akankah Pak Tito memberi ijin, seperti Pak Tjahyo Kumolo, sohib Rahmat Effendi, mempermudah urusan si anak Pekayon, sebagaimana selama ini? Kenapa Rahmat Effendi ngotot dengan KS? Kataku. Salah satu pimpinan di DPRD Kota Bekasi di Cibubur mengatakan, karena di sana ada Hepeng? Oh, begitu. Kalau begitu kenapa tidak diangketkan saja? Supaya jelas, ada apa dengan KS? Siapa yang makan uang rakyat dengan mengalaskan kesehatan rakyat? Tidak selalu berpraduga? Sebagai mana selama ini? Ada permainan di sana, antara Rumah Sakit dengan Pejabat Pemkot Bekasi?," tegasnya dengan melemparkan pertanyaan.

Angket, kata Rikky, adalah jawaban, kalau sang Wali ngotot, tidak mau menghentikan KS, tidak mengintegrasikannya dengan BPJS?

"Kartu Sehat bisakah menjatuhkan Sang Walikota? Bisa, kalau diangketkan? Tidak seratus persen, 75 persen KS syarat dengan permainan uang, kata sang dewan memastikan. Adakah hubungannya ini dengan pernyataan seteru Rahmat Effendi. Mantan Walikota yang kini Ketua Bapilu PDIP Jabar, M2, bahwa Tri Adhianto akan menjadi Walikota Bekasi 2020 menggantikan Rahmat Effendi diparuh waktu? Kalau begitu, kita lihat, beranikah Fraksi PDIP menggagas Hak Angket?," pungkasnya.