Anggaran Janggal Diungkap ke Publik, Kok Politisi Gerindra Ini Tidak Terima?
RADAR NONSTOP - Anggaran janggal yang diungkap politisi PSI ke ranah publik ternyata membuat geram anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra.
Adalah Inggard Joshua yang tidak terima dan menegur William Aditya (anggota Fraksi Partai PSI) karena membeberkan berbagai anggaran aneh dan janggal yang ada dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
"Saya berharap, forum yang kencang (untuk membahas ajuan anggaran) itu di ruangan ini (ruang rapat komisi). Kita mau berantam, ya berantam di ruangan ini. Jangan berantam di luar. Khususnya pada saudara William. William ini kan (Anggota DPRD) baru, saya berharap seperti itu," ujar Inggard dalam rapat Komisi A DPRD DKI di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
BERITA TERKAIT :Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui
Tom Lembong Seret Mantan Mendag, Kejagung Sepertinya Masuk Angin?
Inggard menyampaikan, sekalipun anggota DPRD adalah wakil rakyat di pemerintahan, tetap ada tata krama yang harus dijaga. Tata krama itu kata dia misalnya memilih penyelesaian masalah terkait anggaran melalui mekanisme yang tepat alih-alih membuat kegaduhan di ruang publik.
"Bukannya tidak boleh berbicara di koran atau di TV, boleh saja, tetapi harus jaga tata krama," ujar Inggard.
Inggard juga mengemukakan, rapat komisi, merupakan kesempatan anggota DPRD bertemu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Melalui mekanisme itu, anggota DPRD bisa segera melakukan klarifikasi saat ada ajuan yang dirasa janggal di usulan APBD.
"Eksekutif itu mitra kita. Kalau perlu, kita berbicara di dalam, jadi tidak ricuh," ujar Inggard.
Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mempertanyakan perencanaan anggaran di Dinas Pendidikan Pemprov DKI. Anggaran yang disinggung sebesar Rp82 miliar hanya biaya untuk pengadaan lem Aibon.
William menyampaikan hal tersebut dalam Twitter-nya. Dalam cuitannya, ia menyertakan tangkapan layar yang sempat terpublikasi di situs apbd.jakarta.go.id. Dalam tangkapan layar itu, tercantum komponen lem Aibon dengan koefisien 37500 orang untuk jangka 12 bulan serta harga Rp184 ribu.
Namun, saat dicek, sudah menghilang soal komponen lem Aibon dari situs tersebut. "Ditemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa?" demikian cuitan William dikutip Rabu, 30 Oktober 2019.
