RADAR NONSTOP - Sebagai seorang dokter, dr Janet Aprilia Stanzah pasti ahli soal kesehatan. Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP ini menyayangkan adanya defisit pada KS-NIK.
Harusnya agar tak ada pembekakan di APBD antara DPRD dan Pemkot bisa terbuka.
"Agar kita juga bisa tahu, defisitnya KS-NIK (Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan) itu dilakukan karena supaya kita tahu anggaran yang digelontorkan APBD buat KS selama ini tepat sasaran atau tidak," papar dr. Janet kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Rabu (23/10).
BERITA TERKAIT :Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Bekasi Minta ASN Netral
Sampah Makanan Lebaran Warga Jakarta 66 Ribu Ton, Warga Bekasi: Bau Busuk Makanan Basi
Disinggung jika teman-teman anggota dewan lainnya sepakat melakukan audit anggaran KS lewat hak angket, Janet dengan tegas menjawab setuju.
"Saya pernah menanyakan terkait hal ini kesalah satu anggota dewan dari Golkar bahwa secara rincian itu para pengguna KS harus tau biaya pengobatan. Notanya itu diminta pihak RS jadi gak dikasihkan ke pasien," ujarnya.
Baca Juga: Duit KS-NIK Kota Bekasi Harus Diaudit
"Kemarin saya ada pasien yang butuh fasilitas NICU sama Ventilator sementara di Kota Bekasi yang menerima KS untuk mendapatkan fasilitas NICU sama Ventilator sangat terbatas," beber Janet.
Saat hendak dipindahkan dari Bekasi ke Jakarta kata Janet, pasien tidak punya BPJS. "Pasien hanya punya KS. Sementara untuk mengurus PBJS KIS itu minimal 14 hari. Jadi, saya sih tetap ke BPJS, kembali ke BPJS dah," pungkasnya.
