Jelang Pelantikan Jokowi, IPW Minta Polri dan Intelijen Waspada
RADAR NONSTOP- Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan Polri dan jajaran intelijen untuk mewaspadai adanya manuver politik dari tiga kelompok koalisi yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden periode kedua pada 20 Oktober mendatang.
Menurut IPW melalui siaran pers yang berhasil diterima Radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group) menyampaikan, manuver tersebut akan dikamuflase dengan aksi-aksi demo anarkis untuk menolak UU KUHP, UU KPK, dan lain sebagainya.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, dari penelusuran IPW, kelompok-kelompok ini akan memperalat oknum mahasiswa dan kalangan preman dalam menggulirkan aksinya.
BERITA TERKAIT :Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?
Ketiga kelompok koalisi yang bermanuver dan berusaha menggagalkan pelantikan Jokowi itu terdiri dari koalisi kelompok radikal keagamaan dan koalisi kelompok sekuler yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi.
Kata Neta, kelompok-kelompok itu karena kepentingannya tidak terakomodir, serta kelompok yang mencoba memainkan bargaining posisi dengan Jokowi.
"IPW berkeyakinan manuver ketiga kelompok itu tidak akan menuai hasil, tapi jajaran kepolisian tetap perlu mencermatinya agar aksi-aksi yang dikamuflase ketiga kelompok itu tidak menimbulkan kekacauan dan kerusakan di ibukota Jakarta,"kata Neta melalui siaran pers yang diterima wartawan, Senin (7/10/2019).
Neta menambahkan, adanya aksi demo di sejumlah kota di Papua yang berujung pada terjadinya kerusuhan sosial membuat konsentrasi Polri terbelah. Begitu juga penempatan personil menjadi terbelah antara mengamankan Papua dan berkonsentrasi mengantisipasi keamanan situasi ibukota Jakarta.
"Untuk itu, dalam mempersiapkan keamanan Jakarta saat pelantikan Jokowi sebagai presiden, Polri perlu meminta tambahan dukungan personil TNI dalam mengamankan objek-objek vital. Selain itu, intelejen kepolisian perlu memantau kantong kantong radikalisme di seputar Jabodetabek serta memburu penyandang dana aksi demo yang berniat menggagalkan upaya pelantikan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang,"bebernya.
Kendati begitu, dalam mengamankan ibukota Jakarta, lanjut Neta, tindakan persuasif, perepentif, dan antisipatif yang tegas perlu dilakukan jajaran kepolisian, jauh sebelum pelantikan presiden dilakukan. Aksi "jangan biarkan telur menjadi naga" harus dilakukan Polri tanpa kompromi
Meski mungkin banyak pihak yang akan mengecam tindakan tegas itu, tapi Polri jangan bergeming. Sebab misi Polri tiada lain, yakni mengamankan konstitusi dan mengamankan masyarakat luas dari kekacauan yang akan dilakukan kelompok kelompok radikal yang bersekutu dengan kelompok sakit hati.
"Polri harus berani bersikap tegas demi menjaga keamanan masyarakat luas dan sikap tegas Polri itu pasti akan didukung masyarakat luas,"tegasnya.
