RADAR NONSTOP - Desakan kepada Anies Baswedan agar segera mengevaluasi dan memberikan sanksi kepada Sudin Parbud Kepulauan Seribu terus mengalir. Kali ini Fraksi PDIP yang angkat bicara.
Adalah Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi awak media, Selasa (24/9/2019). “Harus ada evaluasi dan sanksi tegas agar kejadian tarian tidak senonoh tidak terulang kembali," kata Gembong.
Gembong juga menyesalkan pertunjukan tarian seronok itu bisa lolos ditampilkan di depan publik. Terlebih tak sedikit penontonnya berusia di bawah umur.
BERITA TERKAIT :"Kan Indonesia kaya kebudayaan lokal. Kenapa harus menampilkan tarian dari luar yang buka-bukaan," ujar Gembong.
Gembong menambahkan, tarian dengan busana semi telanjang itu telah mencoreng nilai-nilai etika, budaya dan kearifan lokal.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad mengatakan, pertunjukan sejumlah penari semi telanjang di OFF tidak berkoordinasi dengan aparat lurah, camat dan bupati di Kepulauan Seribu.
"Pertunjukan yang menghebohkan itu nggak ada koordinasi dan konsultasi dengan kami di Pemkab Kepulauan Seribu," kata Husein.
Husein menegaskan, koordinasi dan konsultasi dengan Pemkab Kepulauan Seribu sebelum menggelar hajatan itu penting dilakukan agar pagelaran musik atau pagelaran lainnya yang melibatkan massa tidak menuai kontroversi di tengah masyarakat.
"Saya kira apa yang terjadi, kenyataannya memang tidak ada koordinasi pihak penyelenggara dengan lurah,camat ataupun bupati. Saya dalam hal ini bukan meminta untuk dihargai atau dihormati, tapi lebih pada pertimbangan pencegahan adanya kontroversi pasca pelaksanaan acara itu," ujar Husein.
Diketahui, anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta maaf terkait adanya pertunjukan tarian seronok dalam Oceanic Folk Festival (OFF) yang digelar di Pulau Tidung, Sabtu (21/9) malam.