RADAR NONSTOP - Gara-gara BPJS telat bayar, enam RSUD di Jakarta kekurangan obat. Tercatat ada enam RSUD yang saat ini dalam kondisi krisis obat.
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) ditunggu menjadi biang kerok krisis obat. Akibatnya, banyak pasien di ibukota merana.
RSUD yang krisis obat yakni lain RSUD Tarakan, RSUD Koja, RSUD Budiasih, RSUD Cengkarenang, RSUD Pasar Minggu, RSUD Pasar Rebo. Padahal, dana tagihan itu sangat diperlukan untuk membeli obat-obatan dan biaya operasional rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.
BERITA TERKAIT :Orang Heru & Joko Di Jakarta Bakal Kena Bersih-Bersih, Otaknya Marullah?
BPJS Curhat Defisit Anggaran Rp 20 Triliun, Waspada Kenaikan Tarif?
“Rumah sakit ini sudah tidak bisa beli obat, terus orang datang ke rumah sakit bagaimana, enggak ada obat? Dokternya juga lebih cenderung kepingin menjadi dokter Puskesmas karena jelas ada TKD (tunjangan kerja daerah),” kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.
Saefullah menegaskan, bila dalam waktu dekat ini dana dari BPJS tidak kunjung dikucurkan maka krisis obat-obatan akan menjalar ke Puskesmas.
Pemprov DKI Jakarta segera menyurati BPJS. “Kami akan berkirim surat. Jangan sampai masalah ini menimbulkan hal lebih buruk sehingga merugikan warga Jakarta,” tegasnya.
Setiap bulan, sambung Saefullah, Pemprov DKI Jakarta selalu tepat waktu membayar setoran ke BPJS Kesehatan. Namun, BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan yang diajukan pihak rumah sakit. Situasi ini membuat keuangan rumah sakit terganggu dan dokter-dokter juga telat dibayar.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, M.Taufik mengatakan, dewan bersedia mengucurkan dana talangan untuk mengatasi persoalan itu. “Yang penting ada aturannya,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf meminta pihak RSUD di Jakarta menelusuri penyebab pasti terjadinya krisis obat.
“Jadi kekosongan obat itu bisa karena stok pabrik yang memang langka. Atau karena rumah sakit yang tidak pesan. Baru yang ketiga karena tidak punya uang untuk memesan,” ujar Iqbal.
Meski demikian, Iqbal mengakui adanya keterlambatan pembayaran tagihan di sejumlah rumah sakit, termasuk RSUD-RSUD yang ada di Jakarta.
“Tapi RSUD kan pembiayaan tidak murni dari BPJS. Ada dari Pemprov DKI Jakarta. Manajemen rumah sakit harus ada skala prioritas, mana anggaran yang harus diikeluarkan terlebih dahulu,” ucapnya.
