RADAR NONSTOP - Lima ketua umum partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menegaskan tidak butuh kehadiran partai lain. Alasannya, KIK menguasai 60,7% kursi DPR periode 2019-2024.
Sikap ini tampaknya hasil dari rembukan lima ketua umum parpol pendukung Jokowi di Gondangdia (markas Nasdem).
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyatakan setuju terhadap wacana agar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak menambah partai baru dalam koalisi.
BERITA TERKAIT :"Ya saya setuju jika KIK tidak menambah partai baru," kata Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan usai peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-21 PKB di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (23/7/2019) malam.
Muhaimin mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan terkait pertemuan ketua umum empat partai politik anggota KIK, di Jakarta, Senin (23/7/2019). Mereka adalah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Plt. Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
Menurut Muhaimin, partai politik anggota KIK sudah banyak. KIK memiliki kursi di DPR RI periode 2019-2024 sebanyak 60,7 persen.
"Ya kita akan bareng-bareng. Kalau kebersamaan ini bisa berjalan kita tetap bersama. Butuh waktu untuk sosialisasi bersama," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, yang turut hadir pada pertemuan keempat ketua umum partai politik anggota KIK tersebut mengatakan, empat ketua umum partai politik yang bertemu membuat kesepakatan untuk tidak menambah partai baru dalam koalisi.