Pemuda dan Mahasiswa
Galang Tanda Tangan Copot Bang Ipul, Imbas Jual Beli Jabatan?
RADAR NONSTOP - Polemik jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terus bergulir. Minggu (14/7/2019) Pemuda dan Mahasiswa galang tanda tangan pencopotan Bang Ipul (Sekda) di Car Free Day, tepatnya bundaran Hotel Indonesia Jakarta.
Fikrie Firdauzi selaku ketua wilayah Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (Perisai) DKI Jakarta merasa geram atas tingkah laku Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, yang melakukan KKN.
"Kami tidak akan berhenti sampai gubernur DKI Jakarta mencopot sekda DKI Jakarta bapak Saefullah, Senin (15/7/2019) besok kami akan demo balai kota dan serahkan tanda tangan petisi pencopotan sekda DKI Jakarta,” ujar Fikri di Bundaran HI.
BERITA TERKAIT :Orang Heru & Joko Di Jakarta Bakal Kena Bersih-Bersih, Otaknya Marullah?
Pemprov DKI Gencar Gaungkan Anti Korupsi, Coba Dong Audit Kekayaan Pejabat CKTRP?
Salah seorang masyarakat DKI Jakarta yang ikut menandatangani petisi pencopotan Saefullah, Bintang Wahyu Saputra menuturkan sangat setuju dengan apa yang digaungkan oleh penyelenggara petisi di bundaran HI.
"Aye anak Betawi dari Matraman luar Jakarta pusat, merasa malu dengan ape yang dilakukan oleh bang Saefullah. Jika benar seperti yang diisukan ane minta Abang mundur dah jangan buat malu Betawi," tegas Bintang.
Bintang yang juga ketua relawan pemuda Agus Sylvi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, menyarankan Anis Baswedan untuk segera melakukan pergantian sekda demi pembangunan Jakarta yang lebih baik.
"Ya jujur aje dah, ane merasa harus ikut dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah di bawah pimpinan bang Anis , karena sewaktu Pilgub putaran pertama selesai ane dan kawan kawan memberikan dukungan dan pilihan untuk bang Anis. Jadi kami minta bang Anis harus mendengarkan suara warga Jakarta," tambah Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) ini.
Sementara itu, salah seorang anak rantau di kota Jakarta, Dede, mengatakan polemik pemilihan kepala dinas yang tidak sesuai dengan hasil seleksi menjadi preseden buruk bagi birokrasi di daerah.
"Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Sekda DKI menimbulkan efek domino untuk daerah. Padahal, sebagai daerah khusus ibukota sudah seharusnya DKI Jakarta memberikan contoh yang baik terhadap daerah lain," tutup Dede yang berasal dari Sumatera Barat ini.
