RADAR NONSTOP - Golkar diguncang konflik internal. Desakan agar musyawarah nasional luar biasa atau munaslub dipercepat santer hingga daerah.
Ada yang setia ke Airlangga Hartarto tapi banyak yang menolak. Aksi penolakan lantaran ada 1,2 juta atau sekitar enam kursi DPR milik Golkar hilang di Pemilu 2019.
Para penolak menilai Airlangga gagal. Bahkan ada juga yang menuding Airlangga terlalu terlena dengan jabatan menteri untuk periode kedua.
BERITA TERKAIT :Dilepeh PDIP, Mantu Jokowi Malah Dirangkul Surya Paloh
Prabowo-Airlangga Diskusi Serius, Utak-Atik Soal Calon Menteri?
Tapi bagi pendukung, Airlangga layak menjadi ketua umum Golkar ke depan. Dan, munaslub tak bisa dipercepat karena sesuai jadual adalah bulan Desember 2019.
Bisik-bisik di internal Golkar, kalau pendukung Airlangga mereka yang mimpi jadi menteri dan duta besar (Dubes).
Nah, bagi penantang Airlangga kabarnya mereka kesal lantaran saat nyaleg gagal terpilih. Memunculkan nama Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), mereka siap bertempur.
Bahkan, kisruh Golkar juga mengusik kenyamanan Jokowi. Untungnya, Jokowi enggan ikut campur soal kisruh di partai berlogo pohon beringin.
Politikus senior Golkar Yorrys Raweyai sebelumnya menilai, pelaksanaan munas harus dipercepat.
Menurut Yorrys, struktur-struktur baru Golkar harus dibentuk sebelum presiden terpilih dilantik dan menyusun kabinet pada Oktober mendatang. Sehingga, kata dia, partai bisa menentukan kader-kadernya yang akan diajukan untuk duduk di kabinet.
Desakan-desakan untuk mempercepat Munas juga muncul dari organisasi pemuda Partai Golkar. Tokoh Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) Abdul Aziz mengatakan, dorongan ini tak terlepas dari kekecewaan kelompoknya atas perolehan suara Golkar dalam Pemilu 2019.
"Golkar kehilangan 1,2 juta lebih pemilih dan 6 kursi di DPR RI, terendah dalam sejarah pemilu kapan pun dan berada di peringkat ke-3, di bawah Gerindra," kata Aziz.
