Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

DPT 17,5 Juta Bermasalah, Itu Coblos Jokowi Apa Prabowo

NS/RN | Rabu, 19 Juni 2019
DPT 17,5 Juta Bermasalah, Itu Coblos Jokowi Apa Prabowo
Ketua Tim Hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra.
-

RADAR NONSTOP - Daftar pemilih tetap atau DPT 17,5 juta masalah. Data ini diungkap Agus Maksum, saksi dari Prabowo-Sandi di Gedung MK.

Ketua Tim Hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra menilai saksi tadi itu tidak menerangkan apa-apa sebenarnya, apalagi keterangannya tadi campur aduk antara saksi dengan ahli.

Yusril menyebut Agus gagal menjelaskan detail terkait DPT 'siluman'. Dia mengatakan tuduhan juga tidak jelas karena 17 jutaan suara itu apakah memilih atau tidak ataupun apakah memilih Jokowi atau Prabowo.

BERITA TERKAIT :
Panen Dukungan: Aksi AMUK RI Bagi Bunga Mawar & Tanda Tangan di Kain Putih Panjang Ajak Masyarakat Bersatu Setelah Pilpres 2024
Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden Dan Wapres, Jalan Imam Bonjol Bakal Macet Parah

"Jadi yang paling penting dalam persidangan ini adalah kalau terjadi manipulasi, itu harus dilihat korelasinya dengan kemenangan Pak Jokowi dan kekalahan Pak Prabowo, kalau tidak ada kaitannya, 17 juta itu dari dukcapil, dan pemilihan sebanyak 17 juta itu memilih atau tidak, dia tidak tahu. Jadi tak ada agunannya juga dari keterangan ini memberi (pilihan) untuk Jokowi dan Prabowo juga," kata di Gedung MK, Rabu (19/6).

Yusril juga menanggapi ketidaksiapan tim hukum Prabowo menghadirkan bukti P-155 yang diminta hakim MK Eni Nurbaningsih. Menurut Yusril, bukti-bukti yang diajukan tim hukum Prabowo sangat berantakan.

"Jadi belum pernah terjadi saya selama bersidang di pengadilan, alat bukti berantakan seperti ini. Tidak jelas seperti itu, padahal kadang-kadang kalau perkara pidana itu bisa disusun sampai 2 meter, tingginya itu alat bukti disusun rapi. Karena itu betul, apa yang dikatakan para pengamat, termasuk Pak Mahfud Md, bahwa permohonan di Mahkamah Konstitusi dalam pilpres sekarang sangat miskin alat bukti," tegasnya.

#GedungMK   #Pilpres   #DPT