RADAR NONSTOP - Politisi Senior Partai Golkar, Firman Soebagyo menolak tegas wacana pendongkelan Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini bahkan siap pasang badan untuk Airlangga hingga jabatannya berakhir.
"Saya selaku korwil pemenangan pemilu untuk wilayah Jateng dan DIY menghimbau kepada seluruh jajaran elit dan kader Golkar untuk tidak terburu-buru mengambil sikap dan mendukung wacana munas atau munaslub yang dikembangkan oleh sekelompok orang-orang tentang adanya munas dipercepat ," kata Firman di Jakarta, Jumat (31/5/2019).
BERITA TERKAIT :Firman menuturkan, untuk mengadakan munas dipercepat tidak semudah itu. Karena sudah ada mekanismenya.
"Semua harus ada mekanisme dan alasan-alasan kuat sehingga perlu dan tidaknya munas dipercepat," ujarnya.
Sebaliknya, Firman mengatakan seluruh elit dan kader Golkar hendaknya harus melakukan introspeksi dan evalusi diri apa penyebab turunnya perolehan suara dan kursi Partai Golkar dalam pemilu kali ini.
Ia juga berpandangan bahwa pemilu dengan sistem serentak ini memberikan dampak tertentu kepada semua parpol peserta pemilu khususnya bagi partai berlambang pohon beringin ini.
"Penuruan suara dan perolehan kusri di DPR RI tidak bisa serta merta disalahkan dan dibebankan kepada Airlangga Hartarto saja karena organisasi partai ini setiap keputusan atau diputuskan secara kolektif dan menjadi tanggung jawab bersama semua pengurus bahkan tidak DPP saja tetapi juga DPD Prov dan DPD Kab/kota," terangnya.
Firman pun meminta semua pihak harus konsisten melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan munas lalu yang merekomendasikan rapimnas dan tidak ada keputusan untuk Munaslub atau Munas dipercepat.
"Rapimnas itu lebih bijak dan tepat disitulah forum mengadakan evaluasi secara obyektif terhadap apa penyebab turunnya perolehan suara dan kursi .Tidak tiba-tiba meloncat didorong diselenggarakan Munas dipercepat," tegasnya.
Di sisi lain, Firman menambahkan, bahwa munaslub lalu telah menetapkan Airlangga Hartarto menjadi Ketum Golkar sampai dengan tahun 2019 tidak ada rekomendasi munas dipercepat atau munas. Yang ada adalah rekomendasi diselenggarakannya rapimnas dan ini harus ditaati semua unsur baik pengurus DPP maupun DPD," tegasnya.