Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Jabatan Bang Ipul Habis, Inilah Yang Cocok Jadi Sekda DKI

NS/RN | Minggu, 19 Mei 2019
Jabatan Bang Ipul Habis, Inilah Yang Cocok Jadi Sekda DKI
Bang Ipul.
-

RADAR NONSTOP - Jabatan Saefullah sebentar lagi habis. Sekda DKI yang akrab disapa Bang Ipul ini bakal berakhir pada 11 Juli mendatang. 

Bang Ipul tercatat sudah lima tahun menduduki kursi orang nomor tiga di Balai Kota tersebut dari era Jokowi, Ahok hingga Anies Baswedan. Saat terpilih jadi Sekda, dia didorong tokoh Betawi agar Jokowi memilih putra daerah. 

Tapi sejak menjabat, Bang Ipul dinilai kurang kontribusi untuk warga Betawi. Kini jabatannya bakal habis, siapakah yang cocok menggantikannya? 

BERITA TERKAIT :
Orang Heru & Joko Di Jakarta Bakal Kena Bersih-Bersih, Otaknya Marullah? 
Apresiasi Marullah Jadi Sekda Lagi, FPPJ: Harus Rangkul Aktivis Jakarta

Kabar beredar birokrat yang dinilai cocok adalah Walikota Jakbar Rustam Effendi. Jebolan Untag Jakarta ini pernah dipecat Ahok saat menjabat Walikota Jakut karena tidak mau menggusur Kampung Aquarium. Dia lebih memilih distafkan Ahok ketimbang mendzolimi warganya. 

Rustam juga berkarir dari bawah mulai lurah hingga camat. Mantan aktivis HMI ini disebut-sebut pas menduduki kursi bekas Bang Ipul karena mampu membenahi birokrasi dan merencanakan pengelolaan anggaran yang transparan.

Lalu, ada nama Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin. Dia adalah pejabat lulusan kepamongan atau IPDN. Di Pemprov DKI karirnya dimulai dari bawah. 

Dia pernah menjabat Camat Kebon Jeruk, Wakil Walikota Jaktim dan Jaksel karena ditugasi Ahok untuk membenahi penyerapan anggaran yang rendah dan amburadulnya birokrasi. 

Selain Rustam dan Arifin ada juga nama Taufik Yudi. Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Olahraga ini kini hanya sebagai staf lantaran dibenci Ahok. 

Padahal Taufik Yudi adalah pejabat senior yang paham seluk beluk birokrasi dan tata kelola keuangan daerah. Taufik sejak era Fauzi Bowo sudah dipercaya menjadi kepala dinas.

Ada juga nama Firmansyah. Kepala Biro Umum ini pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga. Lalu, deretan pejabat eselon II yakni Achmad Firdaus manatan Kepala Badan Aset Daerah (BPAD) yang kini menjadi Kepala Dinas Olahraga DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi yang sebelumnya menjabat sebagai Badan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu, Benni Agus Chandra (Kepala Dinas Cipta Karya), Faisal Syafrudin (Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah), mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Subejo yang kini menjadi Kepala Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) DKI.

Selanjutnya, Jupan Royter yang menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan dan Asisten Deputi Bidang Tata Ruang dijabat sebagai Vera Revina Sari.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengamini jika Anies merombak Sekda. Karena, saat ini banyak stok pejabat di pemprov yang mampuni gantikan Bang Ipul. 

"Masa dia terus. Kan banyak pejabat yang bersih dan kredibel serta mampu menjadi sekda," ungkapnya.

Taufik enggan menyebut siapa pejabat yang pas menggantikan Bang Ipul. "Pak Gubernur paham siapa yang pas," terang Ketua Umum KAHMI DKI Jakarta ini.

Diterpa Isu Miring

Bang Ipul sering diterpa isu miring. Isu miring itu dari kasus hukum hingga tudingan dugaan tarif perombakan pejabat saat rotasi 1.125 pejabat eselon II, III dan IV pada Senin, 25 Februari 2019.

Isu tarif itu sempat membuat Anies Baswedan murka. Diketahui, isu tarif berawal dari ucapan penasihat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas.

Hasbi mengaku pihaknya menerima keluhan adanya tarif untuk perombakan jabatan lurah dan camat di Pemprov DKI Jakarta.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah sudah membantahnya. Dia memastikan tidak ada jual beli jabatan di Pemprov DKI. Sebab, Saefullah merupakan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) yang memproses pengangkatan, mutasi ataupun demosi pejabat DKI.

Mantan Walikota Jakarta Pusat menyatakan pihaknya akan menindak tegas bila mendapatkan laporan adanya jual beli jabatan.