Kematian 554 Petugas KPPS
Pakar dan Komunitas Dokter Desak Pemerintah Lakukan Otopsi
RADAR NONSTOP - Pakar dan dokfer dari perwakilan seluruh rumah sakit yang tergabung dalam Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa mendesak pemerintah segera melakukan otopsi terhadap 554 petugas KPPS yang meninggal.
Jika tetap didiamkan, maka misteri meninggalnya petugas kpps yang begitu banyak hanya akan menjadikan catatan kelam bagi proses demokrasi Indonesia.
Apalagi, hal ini menjadi catatan penting bagi perhelatan pemilu serentak 2019.
BERITA TERKAIT :Kurang 160 Ribu Dokter Spesialis, Prabowo Minta India Bantu Indonesia
IMM Asia Awards 2024 di Singapura, Pakar Anti Aging dr Ayu Widyaningrum, Raih 3 Penghargaan Bergengsi
"Sehubungan dengan kejadian banyaknya korban jatuh, baik sakit maupun meninggal dunia yang menimpa petugas KPPS, pengawas pemilu dan anggota polri selama proses perhitungan suara dalam pemilu 2019 ini, maka kami komunitas kesehatan peduli bangsa menyatakan ini sebagai 'bencana kesehatan nasional'," ucap Elza Syarief, SH dalam konferensi pers di kantor nya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).
Menurutnya, waktu yang telah digunakan bekerja oleh para petugas kpps sudah melampaui jadwal patuh UU dalam bekerja. Yang seharusnya delapan jam, malah lebih dari itu.
Dia menyayangkan, KPU RI kenapa bisa setega itu mempekerjakan para KPPS di luar batas kemampuannya bekerja. Apalagi pekerjaan itu terkait dengan amanah demokrasi dari rakyat.
Oleh karena itu, dia menamai kejadian itu sebagai duka nasional. Duka yang terjadi ditegas pesta demokrasi yang seharusnya dinikmati dengan bahagia oleh warganya sendiri.
"Ada waktu delapan jam sesuai Undang-Undang, yang kalau melebihi jam yang sudah ditentukan, ya melanggar. Ingat kemampuan manusia atau petugas KPPS itu ada batasnya," tegas Elza Syarief, SH, Perwakilan dari Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa Indonesia.
