RN – Suku Dinas PPAPP Jakarta Selatan kembali menjadi sorotan setelah menggencarkan program pencegahan perundungan yang melibatkan Forum Anak dan Forum Genre. Meski terkesan rutin, langkah ini membuka pertanyaan besar, mengapa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jakarta masih tinggi, bahkan cenderung stagnan setiap tahun?
Kepala Sudin PPAPP Jaksel, Rizky Hamid, menjelaskan bahwa forum-forum anak ini memberi ruang bagi anak untuk saling berbicara dan menyampaikan pengalaman mereka secara langsung. Menurutnya, pendekatan antarsesama anak lebih efektif dalam menyampaikan pesan anti-bullying ketimbang ceramah formal yang selama ini dianggap kurang menyentuh akar persoalan.
Di sisi lain, edukasi kepada orang tua tetap digencarkan melalui pertemuan warga, kegiatan kelurahan, hingga kerja sama dengan PKK. Fokusnya sederhana namun krusial: pengawasan dan komunikasi di rumah harus dibenahi terlebih dahulu agar kekerasan tidak berpindah ke ruang sekolah.
BERITA TERKAIT :Jakarta 42 Juta: Kota Sesak yang Dibiarkan
Namun langkah preventif ini masih belum cukup. Dalam fase MPLS setiap tahun ajaran baru, Sudin PPAPP Jaksel juga melakukan sosialisasi khusus untuk memastikan setiap siswa memahami perilaku aman dan saling menghormati. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan tetap bermunculan.
Untuk penanganan langsung, Sudin PPAPP bekerjasama dengan Unit PPPA DKI Jakarta untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban. Mereka mengklaim setiap laporan dikelola sesuai SOP, berpusat pada korban, menjaga kerahasiaan, dan memastikan tidak ada reviktimisasi.
Ironisnya, data Dinas PPAPP DKI Jakarta menunjukkan bahwa hingga 2025 sudah terjadi 1.917 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak—hanya sedikit lebih rendah dari 2.041 kasus pada 2024. Angka yang menegaskan bahwa kerja-kerja pencegahan masih belum menggoyang akar masalah.
Karena itu, masyarakat kembali didorong untuk melapor jika melihat atau mengalami kekerasan. Namun pada titik ini kritik pun muncul, berapa lama pemerintah akan terus meminta warga berani melapor tanpa memperkuat sistem pengawasan, intervensi dini, dan perlindungan yang benar-benar efektif?
