Sensus 2026 BPS Disorot: Rekrut 190 Ribu Petugas Dipertanyakan
RN - Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia kembali menggulirkan proyek sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun. Tahun 2026, mereka berencana merekrut 190 ribu petugas lapangan untuk mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia pada Juni–Juli 2026. Namun di balik skala besarnya, muncul berbagai sorotan mengenai efektivitas, transparansi, dan kesiapan teknis proyek ini.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dalam sebuah FGD di Pekanbaru, Jumat, (21/11), menyampaikan bahwa kegiatan ini akan diluncurkan Januari 2026, sementara proses perekrutan petugas dilakukan Februari 2026. Ia membuka peluang bagi mahasiswa, dosen, akademisi, hingga masyarakat umum untuk ikut serta, dengan estimasi bayaran Rp3–5 juta per bulan tergantung jumlah responden yang berhasil didata.
"Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, hingga akademisi,’’ ujar Sonny.
BERITA TERKAIT :Kongo Dituding Pakai Dukun Demi ke Piala Dunia 2026
Namun justru di titik ini kritik bermunculan. Program dengan jumlah petugas sebesar itu kembali memicu kekhawatiran soal akuntabilitas anggaran, kualitas data, dan standar rekrutmen—apakah benar-benar selektif atau sekadar memenuhi kebutuhan kuota raksasa?
Sonny menegaskan sensus ekonomi adalah hajatan besar untuk memotret ulang struktur usaha Indonesia yang berubah dalam satu dekade. Tetapi banyak pihak mempertanyakan apakah BPS sudah menyiapkan infrastruktur teknis yang memadai, mengingat sensus sebelumnya pun masih menyisakan masalah validitas data dan tumpang tindih informasi dengan kementerian lain.
Riau, sebagai pusat ekonomi terbesar kedua di Sumatra, disebut menjadi wilayah dengan beban pendataan besar. Pemerintah Provinsi Riau telah diminta mendukung penuh. Sonny bahkan menyampaikan apresiasi karena Gubernur mengumpulkan para pelaku usaha dan akademisi untuk mendukung sensus.
Namun, komentar dari Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, justru memicu diskusi lebih jauh. Ia menyatakan siap menekan perusahaan yang enggan bekerjasama, bahkan menyebut akan disurati dan akan dilakukan pendekatan.
Kritik pun muncul karena pendekatan seperti ini justru dianggap menambah tekanan birokrasi dan berpotensi mengulang pola lama: sensus jalan, tapi kualitas data belum tentu lebih baik.
Program sensus ekonomi 2026 ini pada akhirnya dipandang banyak pihak sebagai proyek strategis, tetapi juga rentan menjadi pekerjaan besar yang hasilnya tidak sebanding dengan biaya jika pelaksanaannya tidak diawasi ketat dan transparan.
