Wali Kota New York Terancam Dideportasi, Disebut Komunis
RN – Kemenangan bersejarah Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York City yang semula dianggap simbol perubahan kini berubah menjadi badai politik paling panas di Amerika Serikat.
Sejumlah tokoh Partai Republik di Washington, termasuk sekutu dekat Donald Trump, melancarkan langkah hukum ekstrem untuk mencabut kewarganegaraan AS Mamdani dan mendeportasinya dari Amerika.
Langkah itu disebut sebagai denaturalisasi, yakni proses hukum yang memungkinkan pemerintah mencabut kewarganegaraan seseorang yang dianggap mendapatkannya secara tidak sah.
BERITA TERKAIT :Ekor G.30.S: Gedung RRT diduduki pendemo
Densus politik ini berfokus pada dugaan bahwa Mamdani menyembunyikan afiliasi ideologisnya saat mengajukan naturalisasi pada 2018, tuduhan yang kini mengubah kemenangan politik lokal menjadi drama nasional berdarah ideologi.
Serangan terhadap Mamdani mulai meningkat tak lama setelah ia memenangkan pemilihan Partai Demokrat pada 2025. Kubu konservatif menuduhnya membawa ideologi ekstrem dan komunis karena mendukung redistribusi kekayaan serta pajak tinggi bagi kaum miliarder.
Dua anggota Kongres Republik, Andy Ogles (Tennessee) dan Randy Fine (Florida), bahkan mengirim surat resmi ke Departemen Kehakiman (DOJ) menuduh Mamdani berbohong dalam proses naturalisasi.
“Kami meminta DOJ menyelidiki apakah Mamdani memperoleh kewarganegaraan melalui kebohongan atau menyembunyikan dukungan terhadap terorisme,” kata Ogles.
Lebih jauh, Ogles bahkan menuding, “Sebuah kota besar kini dipimpin oleh komunis yang secara terbuka mendukung ideologi teroris.”
Pernyataan itu diperkuat oleh Donald Trump, yang sebelumnya menyebut Mamdani komunis murni, dan mengancam akan membekukan dana federal untuk New York jika ia tidak bertingkah baik.
Zohran Mamdani, lahir di Uganda dan menjadi warga negara AS tahun 2018, dituduh menyembunyikan afiliasi dengan Democratic Socialists of America (DSA), organisasi sayap kiri yang sering distempel komunis oleh lawan politik konservatif. Namun Mamdani membantah keras tuduhan tersebut.
“Ini omong kosong rasis. Mereka tidak menyerang saya karena hukum, tapi karena saya berbeda,” ujar Mamdani dalam wawancara singkat.
Ahli hukum imigrasi menilai langkah Partai Republik ini tidak berdasar dan berbahaya.
“Denaturalisasi adalah tindakan ekstrem dan sangat langka. Pemerintah harus punya bukti nyata bahwa pemohon berbohong secara material, dan sejauh ini, tidak ada bukti itu,” jelas pengacara imigrasi senior, Jeremy McKinney.
Faktanya, formulir naturalisasi AS memang menanyakan afiliasi politik, tetapi DSA tidak tergolong partai komunis.
Sejarawan Harvey Klehr mengatakan bahwa Democratic Socialists of America justru menolak totalitarianisme komunis dan mendukung demokrasi perwakilan.
Kemenangan Mamdani semula menjadi tanda kebangkitan politik progresif di New York, kini justru menjadi medan perang ideologi nasional antara kubu kiri dan kanan Amerika.
Jika DOJ benar-benar menindaklanjuti tuntutan Partai Republik, ini bisa menjadi preseden berbahaya, bahwa kewarganegaraan hasil naturalisasi bisa dicabut hanya karena perbedaan pandangan politik.
