Kivlan Zen Sebut PDIP, NasDem dan Golkar Kerja Sama Kaderisasi Dengan PKC

RADAR NONSTOP - PDI Perjuangan, NasDem dan Golkar disebut kerja sama kaderisasi dengan Partai Komunis China (PKC). Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan oleh Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

"PDIP tanda tangan bersama untuk pengaderan, sekarang NasDem juga ikut dengan Partai Komunis China untuk melakukan pengaderan," kata Kivlan dalam diskusi 'Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019' di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

"Golkar juga ikut setelah yang (Setya Novanto) masuk penjara ini. Sama-sama tanda tangan pengaderan dari China. Masa negara Pancasila kerja sama dengan negara komunis?" lanjut Kivlan.

Selain itu, Kivlan juga menuduh Jokowi mendapat suntikan dukungan dalam Pilpres 2019 dari golongan yang ia sebut Partai Komunis Indonesia (PKI). Tanpa menunjukkan bukti konkret, ia menceritakan bahwa golongan yang Ia sebut PKI telah menyambangi Jokowi saat masa kampanye lima tahun lalu. 

Kala itu golongan yang ia sebut PKI disebut menyiapkan dukungan lima belas juta suara untuk Jokowi. Kivlan berujar dukungan itu diberikan dengan syarat Jokowi mewakili negara untuk meminta maaf kepada PKI.

"Saya baca konsep pidato RAPBN 2015, setelah dilantik 20 oktober 2014, mau dimasukkan, kita dapat konsepnya (draf pidato), permohonan maaf negara dan memberikan kompensasi [kepada PKI]," klaim Kivlan.

Ia bilang permintaan maaf ada di bagian terakhir pidato. Namun bagian tersebut tidak dibacakan Jokowi. “Untung Jokowi tidak mau, kalau mau, habis," imbuhnya.

Tuduhan itu bukan yang pertama dilontarkan Kivlan. Sebelumnya, pada 6 Maret 2018, dia pun pernah menyatakan bahwa PDIP jadi partai yang menampung PKI. Dan, itu bukan cuma sekali Kivlan Zen gaduh soal PKI.

Tempuh jalur hukum

Menanggapi tuduhan tersebut kubu Jokowi tidak akan tinggal diam. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Mohamad Guntur Romli menyampaikan pihaknya bakal menyeret penyebar hoaks soal Komunis, Jokowi dan pendukungnya ke jalur hukum. Guntur menegaskan tindakan tegas terutama dilakukan pada hoaks yang menyebut Jokowi sebagai bagian dari PKI.

"Tentu saja langkah hukum, siapa saja yang memfitnah, memberikan hoaks, mengaitkan Pak Jokowi dengan PKI, maka dia harus berhadapan dengan hukum," ucap Guntur.