 
 
            RN - Persoalan yang diduga dari salah satu oknum Lurah terbaik di Jakarta Barat yang enggan dikritik mengenai wilayahnya lantaran aspirasi warga tentang kebersihan lingkungan. Kemudian diduga mengumbar-umbar Aib terus mendapat sorotan publik.
Pasalnya, seorang pejabat publik yakni seorang lurah harus siap dikritik oleh masyarakat. Hal itu demi kemajuan dalam penataan lingkungan.
"Pejabat publik harus siap dikritik, apabila dalam menjalankan kebijakan untuk melayani masyarakat dianggap tidak sesuai regulasi dan norma-norma yang ada. 
Termasuk juga lurah, harus siap dikritik warganya,"ujar Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M. Syaiful Jihad, Jumat(31/10/2025).
Diungkapkan Syaiful, basis kritikannya harus berdasarkan data dan fakta. Harus diingat selalu mereka digaji oleh rakyat melalui pajak dan lainnya.
Apalagi kata Syaiful, seorang lurah anti kritik, kemudian mengumbar-umbar Aib, tentu sangat berbahaya bagi pucuk pimpinan.
"Apabila anti kritik, bisa jadi boomerang bagi atasannya. Karena, tidak bisa membina dan mendisiplinkan anak buahnya. Tegur, kalo perlu kasih sanksi peringatan,"imbuhnya.