Purbaya Melawan Dituding Bahlil Soal Salah Baca Data Gas 3 Kg
RN - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membalas ocehan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil menuding kalau Purbaya salah membaca soal harga asli LPG 3 kilogram (kg). Purbaya mengatakan dirinya memang sedang mempelajari lagi data tersebut.
Ia mengaku hanya mendapatkan data itu dari hitungan stafnya.
BERITA TERKAIT :Purbaya Dimarahi Luhut, Gara-Gara Kepala BGN (Dadan) Curhat Soal Anggaran MBG Mau Dipotong
"Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya, nanti kita lihat gimana salah pengertiannya," kata Purbaya saat kunjungan kerja ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).
Purbaya memandang kemungkinan cara melihat datanya saja antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM yang berbeda. Ia yakin pada akhirnya besarannya akan sama.
"Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan. Nanti kita jelasin seperti apa yang betul," ucapnya.
"Saya salah data? Mungkin cara lihat datanya beda, kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama akuntan kan kadang-kadang beda," tambahnya.
Sebelumnya berdasarkan data Purbaya, harga asli LPG 3 kg senilai Rp 42.750/tabung. Selama ini pemerintah menanggung Rp 30.000/tabung agar masyarakat bisa membeli per tabung gas LPG 3 kg senilai Rp 12.750.
Bahlil mengatakan Purbaya salah membaca data terkait harga asli LPG 3 kg. Ia pun memaklumi karena Purbaya masih baru.
"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Jadi, saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
Terkait dengan data penerima LPG 3 kg yang akan masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dirancang oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bahlil mengatakan proses tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut.
"Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga. Itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin pak Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya," katanya.
