DPRD DKI Oplos Beras 10 Ton, Rani: Usut Tuntas Tapi Jangan Asbun

RN - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani kaget. Srikandi Kebon Sirih ini meminta agar isu 10 ton beras oplosan yang dilakukan DPRD diusut tuntas.

Diberitakan sebelumnya, seorang pedagang beras di Pasar Induk Cipinang yang menyebut ada pesanan 10 ton beras dari seorang anggota DPRD Jakarta. Pemesanan tersebut dikemas dalam 2.000 karung berukuran lima kilogram, yang disebut-sebut merupakan beras oplosan.

Kasus ini mencuat di tengah pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim terhadap BUMD DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya atau FS.  

BERITA TERKAIT :
Pram Ikhlas Anak Buahnya Dibui Jika Main Beras Oplosan Di Jakarta

---

“Waduh silakan saja diinvestigasi kalau pemilik toko berani berucap ya sebaiknya bisa dipertanggungjawabkan, jangan asal asal bunyi atau katanya yang bisa menimbulkan kegaduhan,” kata Rani.

Menurut politisi Gerindra ini, tudingan tersebut bisa mencemarkan nama baik DPRD apabila tidak didasari fakta yang valid. Ia juga mempertanyakan motif pemesanan beras oleh anggota dewan, bila memang benar terjadi.

“Kapasitasnya apa anggota DPRD bisa memesan beras untuk apa, kuota apa dan lain lain bisa dijelaskan secara clear biar tidak simpang siur karena merugikan nama baik DPRD juga kalau berita itu hoaks belaka,” ujarnya.

Diketahui, pengakuan salah satu pemilik toko beras di Pasar Induk Beras Cipinang, mengungkap ada pesanan sebanyak 10 ton beras dari seorang anggota DPRD Jakarta, yang dimasukkan dalam 2.000 karung ukuran lima kilogram.

Beras itu di setiap karungnya merupakan campuran dari berbagai jenis alias oplosan. Pedagang yang tak mau diungkap identitasnya mengakui bahwa praktik ini biasa dilakukan secara terang-terangan untuk mendapatkan harga lebih murah, untung lebih banyak.

Sementara Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin meminta agar anggota DPRD DKI yang diduga memesan 10 ton beras oplosan dari seorang pedagang di Pasar Induk Cipinang, ditindak tegas jika terbukti bersalah.

"Kami percayakan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, mudah-mudahan tidak seperti apa yang disangkakan," kata Khoirudin.