Beras Oplosan Food Station Tjipinang, Pemprov DKI Janngan Jadi Tameng Dong

RN - Gaduh beras oplosan hasil temuan Kementerian Pertanian (Kementan) sudah ditangani Mabes Polri. Untuk itu, semua pihak untuk taat pada hukum.

Kementan telah melakukan pengujian terhadap sejumlah produk beras dari PT Food Station Tjipinang Jaya. Hasilnya, beras yang didistribusikan oleh BUMD Jakarta itu tidak memenuhi syarat mutu beras premium.

Bahkan, beberapa bos PT Food Station Tjipinang Jaya sudah diperiksa. "Kasus beras oplosan sama dengan menghisap darah orang miskin," tegas pengamat politik, Adib Miftahul, Jumat (18/7). 

BERITA TERKAIT :
DPRD DKI Sedot Darah Warga, Ikut Main Beras Oplosan Food Station

---

Adib meminta kepada Pemprov DKI Jakarta jangan menjadi tameng PT Food Station Tjipinang Jaya. "Harusnya pemprov terbuka dan mendesak BUMD tersebut untuk uji produk dong bukannya membela sana sini," terangnya. 

Sementara Kepala Badan Pembina BUMD Provinsi Jakarta Syaefuloh Hidayat belum bisa banyak bicara mengenai kasus itu. Ia mengaku masih harus memperlajari lebih dulu terkait temuan Kementan.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan, sampel beras dari Food Station telah diuji di lima laboratorium yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya, tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beras-beras tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Praktik itu dinilai merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.

“Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” kata Arief, dilansir dari situs web Kementan.

Arief juga telah menerima informasi perihal pengakuan salah satu pemilik toko beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang mengungkapkan ada pesanan sebanyak 10 ton beras dari seorang anggota DPRD Jakarta. Beras itu kemudian dimasukkan dalam 2.000 karung ukuran 5 kilogram.

Menariknya beras itu di setiap karungnya merupakan campuran dari berbagai jenis alias oplosan. Pedagang yang tak mau diungkap identitasnya mengakui bahwa praktik ini biasa dilakukan secara terang-terangan untuk mendapatkan harga lebih murah, untung lebih banyak.

Arief menegaskan bahwa Kementan tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang merugikan masyarakat. “Kami mengimbau PT Food Station Tjipinang Jaya dan pihak-pihak terkait untuk segera fokus pada perbaikan mutu produk. Kami ingin melihat langkah nyata untuk memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap wajar bagi masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan temuan mencengangkan di lapangan. Dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama jajaran Kementan, ditemukan 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan, yakni campuran antara beras medium dan premium.

Amran menyebut ada potensi kerugian sekitar Rp 100 triliun. “Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral,” kata Amran.