Kali Ciliwung Selalu Meluap, Dinas SDA Lelet Dan Amburadul Pembebasan Lahan Akibat Calo Tanah

RN - Banjir yang merendam Jakarta belum bisa dituntaskan. Proses normalisasi Kali Ciliwung, kerap meluap hingga terjadi banjir di mana-mana.

Pembebasan lahan menjadi penyebab Kali Ciliwung belum bisa dinormalisasi. Selain itu, leletnya Dinas Sumber Daya Air (SDA) juga menjadi penyebab utama.

"Untuk mengatasi hal ini (banjir), Pemprov DKI harus mempercepat normalisasi Kali Ciliwung yang hingga kini masih menyisakan 17,7 km yang belum selesai. Lambatnya proses normalisasi ini sebagian besar disebabkan oleh kendala pembebasan lahan," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, Senin (3/3/2025).

BERITA TERKAIT :
Pram-Doel Ogah Pakai Gaya Ahok, Gusur Pemukiman Kali Ciliwung Tanpa Bentrok

---

Pram-Doel Mulai Diserang Kaum Nyinyir, Dibandingkan Dengan Gibran Saat Pantau Banjir

---

Selain itu, Pemprov Jakarta perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur pengendalian banjir, seperti memperbanyak kolam retensi, sumur resapan, serta embung di sekitar daerah aliran sungai untuk menampung air sebelum masuk ke Ciliwung. Kemudian, operasional pompa air harus ditingkatkan, terutama di daerah yang menjadi titik kritis luapan Ciliwung seperti Kampung Melayu, Bukit Duri, dan Manggarai.

"Dalam jangka pendek, Pemprov DKI harus segera melakukan langkah darurat untuk memitigasi dampak banjir akibat luapan Kali Ciliwung. Seluruh pompa air harus bekerja maksimal untuk mempercepat penyerapan air yang menggenangi permukiman," sambung Yuke.

Pintu air dan sodetan Ciliwung, terang Yuke, harus dioperasikan secara optimal agar aliran air lebih terkendali dan tidak membebani daerah hilir. Pemprov juga perlu meningkatkan sosialisasi dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan banjir, termasuk memastikan jalur evakuasi yang aman serta tempat pengungsian yang layak bagi warga terdampak.

"Selain itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus melakukan pengerukan sedimen di Kali Ciliwung secara rutin agar kapasitas sungai tetap optimal dalam menampung debit air hujan yang tinggi," lanjutnya.

Bagi Yuke, penanganan banjir akibat luapan Kali Ciliwung bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI, tetapi juga membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah pusat serta daerah penyangga seperti Bogor dan Depok. Pengelolaan air di hulu harus diperbaiki dengan membangun lebih banyak waduk serta menata ulang kawasan resapan air agar aliran ke Jakarta lebih terkendali.

"Kami di Komisi D DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal upaya percepatan normalisasi Kali Ciliwung serta memastikan Pemprov DKI mengambil langkah-langkah strategis dan terukur agar permasalahan ini tidak terus berulang setiap musim hujan," pungkasnya.