RN - Menteri ATR BPN Nusron Wahib kembali bersih-bersih. Kali ini yang kena depak adalah para pejabat Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi.
Para pejabat itu diduga terlibat dalam kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Totalnya ada enam pejabat yang kena depak.
"Bisa bertambah nanti, masih kita selidiki," tegas Nusron kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/2).
BERITA TERKAIT :Ia juga membeberkan bagaimana peran enam pejabat. Dia menjelaskan bahwa pelaku pertama berinisial FKI. Ia menyebut FKI dulu menjabat sebagai ketua tim ajudikasi PTSL di Bekasi tahun 2021 dan sekarang menjadi kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah di kantor pertanahan Cirebon.
“Yang bersangkutan disanksi berat dan dicopot dari jabatannya,” kata Nusron saat jumpa pers, Jumat (21/2/2025).
Selanjutnya, RL, yang dulu menjabat sebagai Waka Fisik Tim Ajudikasi. Sedangkan kini ia masih memegang jabatan sebagai Penata Kadastral di Kabupaten Karawang sekarang.
“Yang bertugas untuk mengukur dan mengatur akun yang terlibat bidang-bidang. Yang bersangkutan disanksi berat,”
Kemudian, SR yang sekarang menjabat sebagai Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Sedangkan dulu jabatannya adalah Waka Ajudikasi Yuridis.
Pejabat lainnya berinisial AS, S. Terakhir M yang sekarang menjabat sebagai pegawai PPPK.
“AS disanksi berat dan dipecat melakukan tindakannya, yang inisiatif AS ini memindah buku, yang usul-usul ngajak ini, ini yang dipecat,” kata politi Golkar ini.
Sebelumnya, Nusron Wahid mengungkap adanya keterlibatan oknum pejabat hingga ke level kepala seksi (kasi) di lingkup BPN Bekasi dalam kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses investigasi internal terhadap pegawai BPN yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut Bekasi telah rampung dilaksanakan.
"Salah satunya di level itu. Karena kepala seksi yang bagian pengukuhan, kenapa tidak mengontrol itu," kata Nusron.