PSN Ala Jokowi Dievaluasi, PIK Terancam Mandek Lagi Nih?

RN - Desakan agar Proyek Strategis Nasional (PSN) dievaluasi mencuat. Jika ini terjadi maka proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK terancam mandek.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku adanya rencana evaluasi PSN.

“Setahu saya PSN ini memang harus terus dievaluasi, jadi Bapak Presiden Prabowo juga menyampaikan kepada jajaran kabinet, PSN yang sudah terdata ada 280 sekian PSN yang ini juga sudah berjalan sekian tahun terakhir,” kata AHY, Jumat (31/1/2025).

BERITA TERKAIT :
SHM & SHGB Palsu, Semoga Ada Cukong Pagar Laut Tangerang Yang Digarap Polisi? 

---

AHY menyebutkan bahwa akan dilakukan kajian fundamental mengapa proyek itu disebut sebagai PSN. Ia mengatakan, evaluasi tidak hanya pada PSN infrastruktur, namun mencakup PSN di bidang lainnya.

“Tidak hanya tentu terkait dengan infrastruktur karena ini berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan berbagai elemen mengapa sebuah proyek dikatakan sebagai PSN,” katanya.

“Nah di sini Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama. Apakah sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, karena sekali lagi tentu pembangunan itu selalu dihadapkan pada anggaran fiskal,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, AHY mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi PSN. Hanya saja, ia tidak menjelaskan PSN yang harus dievaluasi. 

AHY mengatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi, menerima masukan, dan meninjau ulang terkait pelaksanaan PSN. Hal itu bertujuan untuk memastikan proyek tersebut sudah berjalan sesuai perencanaan.

"Pemerintah selalu melakukan evaluasi, masukan, review sehingga ingin meyakinkan mana yang sudah on the track, mana juga yang perlu mendapatkan koreksi atau penyesuaian paling tidak," kata ketua umum DPP Partai Demokrat tersebut.

Menurut AHY, PSN melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kemenko IPK, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis lainnya. AHY mengatakan pihaknya bersama-sama dengan kementerian teknis lainnya akan melakukan evaluasi terhadap proyek PSN yang tengah berjalan.

"Sekali lagi, PSN ini melibatkan banyak pihak, banyak K/L (kementerian/lembaga), termasuk kemenko yang lain ya, bukan hanya Infrastruktur," kata AHY.

Diketahui PIK dan BSD masuk dalam proyek PSN. Seperti diberitakan, Joko Widodo (Jokowi) sebelum lengser mengeluarkan produk hukum baru yang berkaitan dengan pendanaan pengadaan tanah untuk pembangunan PSN.

Produk tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) 66/2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Proyek Strategis Nasional.

Adapun perpres yang diteken kepala negara pada 19 Mei 2020 itu secara langsung mencabut Perpres 102/2016. Pemerintah berpendapat, bahwa aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah bagi PSN.

Pasal 3 perpres ini menyebutkan bahwa pendanaan pengadaan tanah dapat dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan pengaturan dana cadangan. Dana jangka panjang atau cadangan yang dimaksud adalah akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolanya.

Nantinya, pengadaan tanah untuk PSN akan dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mekanisme pembayaran ganti kerugian secara langsung kepada pihak yang berhak atau pembayaran kepada badan usaha yang terlebih dahulu melakukan ganti rugi.