Saling Serang Pramono-Rano Vs RIDO, Kenapa Kerja Bawaslu DKI Lelet Ya?
RN - Pilkada DKI Jakarta baru setengah (1/2) panas. Duel antara Pramono Anung-Rano Karno (Doel) dan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mulai seru dan setengah panas.
Kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ini sudah mulai saling serang. Bahkan, dosa-dosa masa lalu mulai dibeber.
Padahal dosa-dosa itu secara hukum sudah tidak ada masalah. Artinya pembeberan dosa-dosa itu diduga pesanan untuk menjatuhkan lawan politik.
BERITA TERKAIT :RK Kalah Survei Lagi Dari Pram, Dharma Kun Masuk Kotak
Menkop Budi Arie Tuding Mafia Judol (T) Garap Medsos, Pram-Rano Meradang
Dari hasil penelusuran wartawan, Pramono Anung dan Rano Karno menjadi sasaran tembak kasus-kasus yang dinilai sudah gak jelas. Pasangan nomor urut 3 yang diusung PDIP ini dugaan korupsi e-KTP dan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.
Nama Pramono memang pernah kesebut soal e-KTP. Dan Rano soal Alkes Banten saat dia masih menjabat sebagai Gubernur Banten. Bahkan, sekelompok massa mendemo KPK dan berteriak soal e-KTP dan Alkes Banten.
Begitu juga dengan RIDO. Suswono misalnya diungkit soal kasus korupsi impor daging sapi pada 2012 sedang menjabat sebagai Menteri Pertanian.
Politisi PKS ini, dua kali diperiksa KPK berkaitan proses suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah di Hotel Le Meridien 29 Januari 2013.
Sementara Ridwan Kamil alias RK digoreng soal kasus dugaan suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada 2012 dan 2013. RK alias Kang Emil juga dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pembangunan stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gedebage yang saat ini tengah diusut oleh Bareskrim Mabes Polri.
Seperti diberitakan, survei Litbang Kompas menunjukkan gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 berpotensi berlangsung dua putaran.
Litbang Kompas mencatat pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menguasai dukungan pemilih sebesar 38,3 persen. Sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono berada di posisi kedua dengan dukungan 34,6 persen pemilih.
Pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana makin tertinggal dari kedua rival politiknya itu lantaran hanya memperoleh 3,3 persen dukungan.
Berdasarkan survei itu, Pramono-Rano hanya unggul tipis dari RK-Suswono. "Survei itu bukan penentu takdir, survei itu hanya pembaca situasi hari ini. Yang penting kalau survei baik, kerja-kerja terus. Kalau survei kurang baik, kerja saja terus, gitu saja," ujar Kang Emil.
Pelanggaran Pilkada
Pengamat politik Adib Miftahul tensi Pilkada DKI yang lama panasnya disebabkan pasangan calon yang main aman. Artinya, baik Pramono-Rano dan RIDO bersifat menunggu.
Yang aneh kata Adib adalah Bawaslu DKI Jakarta. Sebagai wasit pemilu seharusnya Bawaslu gerak cepat dalam menerima laporan pelanggaran.
Bawaslu juga diminta gerak cepat dan menindak oknum-oknum yang memang memainkan isu-isu kampanye hitam atau black campaign.
"Bisa kita nilai kalau kinerja Bawaslu lelet. Dia hanya berkutat pada diskusi dan seremonial saja," sindir Adib.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo sebelumnya mengingatkan warga bisa melaporkan dugaan pelanggaran pilkada secara daring. Laporan tersebut dipaatikan akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
"Warga kalau mendapati dugaan pelanggaran silakan mengadu ke Bawaslu. Kami punya sistem pengaduan secara online, bisa dicek di Bawaslu provinsi, sampai kabupaten/kota," katanya di Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Bawaslu, kata dia, memasang spanduk terkait pelaporan ini ke kecamatan hingga kelurahan. Agar masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif melaporkan dugaan pelanggaran yang diketahuinya.
Selain daring, kata Benny, warga juga bisa melaporkan secara langsung ke kantor Bawaslu terdekat. Nantinya di sana hanya perlu mengisi formulir laporan seperti saat melapor ke polisi.
Laporan yang sudah diterima selama penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI menyebut ada dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) di Jakarta Timur. Selanjutnya, dugaan penistaan agama oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono, dan politik uang oleh salah satu anggota DPRD DKI.
Ia mengatakan jumlah laporan terkait dugaan pelanggaran Pilkada Jakarta sebanyak 11. Ini tercatat sejak hari pertama masa kampanye.
