Akun Polda Banten Posting Andra Soni-Dimyati, Aktivis 98: Melukai Jiwa Demokrasi Prabowo Dan Gak Loyal Ke Kapolri?
RN - Heboh akun Polda Banten yang memposting pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah viral. Jika perbuatan ini dilakukan sengaja maka sama saja merusak jiwa demokrasi Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui, Prabowo sudah berulang kali kalau dirinya tidak ikut campur soal pilkada. Prabowo menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihan.
Viral soal akun Tiktok @poldabanten, kegiatan kampanye Andra Soni-Dimyati Natakusumah menuai pro kontra. Ada sekitar delapan postingan dengan keterangan pengamanan kampanye calon kepala daerah.
BERITA TERKAIT :Visi Misi Airin Lebih Klop Ke Prabowo, Sony Asal Jeplak Dan Gak Paham Banten?
Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi
Momen kampanye Andra-Dimyati tersebut diposting pada momen pengumpulan massa (kampanye terbuka), maupun kunjungan massa (kampanye tertutup). Namun tidak ada satu pun postingan terkait kampanye pasangan calon Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi.
Hal sama terlihat dari akun Instagram @humaspoldabanten. Pada platform medsos milik Meta tersebut, Polda Banten memposting rutin kampanye Andra-Dimyati. Namun tidak ada satu pun momen pengamanan kampanye pasangan calon nomor 1, Airin-Ade yang dipublikasikan Polda Banten.
Hingga berita ini diturunkan belum ada bantahan dari Polda Banten.
Pola postingan Polda Banten di media sosial tersebut mengundang reaksi netizen. “Masa akun Polda Banten kaya kampanye,” ujar akun @dunianengdiyah, saat memberikan komentar di akun Polda Banten.
Aktivis 98 Wisnu menyatakan, sikap tebang pilih dalam memposting itu sama saja dengan berpihak. "Harusnya sebagai aparat negara, politisi berlaku adil dan netral," tegasnya kepada wartawan, Kamis (7/11).
Sikap tidak netral itu menurut Wisnu telah mencederai semangat demokrasi Prabowo. "Apakah mmereka tidak patuh dengan Presiden, ini bahaya?, Saya harap Polda Banten bisa netral dan memberikan klarifikasi," ungkapnya.
Wisnu juga meminta kepada seluruh aparat penegak hukum atau APH bersikap netral di Pilkada Banten. "Jangan lah cara-cara lama dipakai, kami aktivis 98 siap melawan ini," bebernya.
Dia juga meminta kepada Kapolri agar menegur dan membersihkan anak buahnya yang cawe-cawe di Pilkada Banten. "Intruksi Pak Prabowo dan Pak Kapolri sudah jelas, kalau aparat harus netral. Jangan-jangan Banten gak loyal," ucapnya.
Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mengintruksikan seluruh jajarannya untuk netral di pilkada 2024.
Bahkan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim juga sudah memberikan warning dan meminta agar anggota polisi yang ikut dalam kontestasi pilkada segera mengundurkan diri dari institusi. Sebab, Polri harus netral dalam pilkada.
"Ada beberapa juga anggota polri yang mengikuti pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu," kata Abdul Karim dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Propam yang diikuti oleh satuan Propam di masing-masing Polda di STIK PTIK, Kamis, (26/9/2024).
Ia juga menekankan agar polri bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu calon kepala daerah.
"Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam pilkada," tegas Karim.
Ia menegaskan Propam Polri juga dituntut tegas apabila ada polisi yang memihak salah satu paslon.
"Mulai dari penempatan khusus, ditahan sampai dengan disiplin sampai dengan kode etik. Tinggal nanti tergantung berapa skala pelanggarannya ya, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota itu nanti akan kita sidangkan," ujar dia.
Istana Netral
Sementara itu Istana Kepresidenan mengeklaim Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memberikan arahan perihal gelaran Pilkada 2024 dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024 di Sentul International Conference Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
"Tidak ada arahan sama sekali dari presiden soal Pilkada," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya, Kamis (7/11).
Baca Harian Radar Nonstop Edisi Cetak Setiap Hari Senin Hingga Jumat.
Hasan mengatakan pengarahan Prabowo ke kepala daerah yang bersifat tertutup itu kurang lebih sama dengan arahan yang diberikan Prabowo kepada menteri hingga kepala badan Kabinet Indonesia Maju pada sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (6/11) kemarin.
"Materi presiden hari ini sama dengan arahan ketika rapat kabinet kemarin," ujarnya.
Adapun dalam rapat kabinet kemarin yang juga semi tertutup, Prabowo telah memberikan pesan penting kepada para anak buah di Kabinet Merah Putih untuk fokus pada empat hal. Yakni judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
Prabowo menurutnya juga meminta agar empat fokus utama itu benar-benar diatasi dan aparat penegak hukum tidak boleh ragu menindak kejahatan dari empat hal tersebut.
Selain itu, Prabowo juga berpesan agar seluruh kementerian lembaga dan badan untuk menjalankan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian dan dalam menyelenggarakan kegiatan mereka, termasuk efisiensi dalam perjalanan dinas.
Prabowo pun meminta agar para anak buahnya tidak terlalu banyak menyelenggarakan seremoni baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
