DPR Sepakat Pansus
Jual Beli Kuota Haji Terkuak, Semoga Pelakunya Kena Laknat Allah
RN - Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 mengerikan. Selain tenda melebihi kapasitas dan AC mati, ternyata ada jual beli kuota tambahan jemaah haji.
Diketahui, kuota tambahan tahun 2024 sebanyak 20 ribu. Dugaan jual beli terkuak saat rapat Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 di Komisi VIII DPR RI.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).
BERITA TERKAIT :Nasaruddin Umar Diminta DPR Benahi Masalah Haji, Jangan Sampai Ada Jual Beli Kuota
Tidak Libatkan KPK, Pansus Haji DPR Mulai Lemah
"Kita pun tahu bahwa tambahan kuota di 20 ribu kuota, itu memunculkan pertanyaan. Ke mana sebenarnya kuota-kuota itu? Ini yang harus dipertanyakan," kata Maman.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan kuota tambahan yang seharusnya memberi dampak positif terhadap antrian panjang haji reguler, justru disalahgunakan dengan tidak mengabaikan aturan pengalokasian yang telah diatur oleh undang-undang.
"Jangan sampai ada oknum-oknum yang menjualbelikan kuota, dan itu menggeser sistem e-Hajj. Sehingga, ada orang yang seharusnya berangkat, itu kalah dengan orang yang bisa atau mampu membayar lebih," ujarnya.
Oleh karena itu, Maman memastikan komisinya akan mendalami soal pengalokasian kuota tambahan haji 2024 ini kepada Kementerian Agama (Kemenag).
Maman mengatakan, hal ini juga merupakan salah satu catatan sekaligus evaluasi dari pelaksanaan ibadah haji 2024.
"Ini perlu dijadikan alasan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh," tutupnya.
Seperti diberitakan, Tim Pengawas (Timwas) Haji dari DPR menemukan berbagai masalah musim haji 2024. DPR mengusulkan agar membentuk Pansus Haji untuk mengungkap masalah yang terjadi.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Luluk Nur Hamida mengatakan, banyaknya masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji 2024, termasuk pengalihan kuota tambahan haji untuk haji plus yang menimbulkan kekhawatiran serius.
"Kami sepakat untuk menindaklanjuti dan mendalami melalui Pansus Haji karena ini persoalan yang sangat serius dan menyangkut kepercayaan dari begitu banyak pihak," ujarnya di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (18/06/2024).
Ia mengatakan, Timwas Haji DPR RI menganggap, pemerintah tidak belajar dari waktu-waktu sebelumnya dengan kekurangan dan ketidakberesan yang terus berulang.
Luluk menjelaskan, salah satu masalah yang terjadi dalam pelaksanaan haji 2024 adalah manajemen dan fasilitas yang disediakan pemerintah tidak memadai terutama bagi jamaah lanjut usia.
