RN - Menjelang Pilkada 2024, banyak kepala daerah menahan dana bantuan. Salah satunya adalah dana desa.
Padahal dana itu untuk menggerakan ekonomi daerah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp 180,96 triliun.
Jumlah tersebut naik dari posisi per Februari 2024 sebesar Rp 173,84 triliun, dan jauh lebih tinggi dari posisi Januari 2024 yang sebesar Rp 150,08 triliun.
BERITA TERKAIT :Mau Diamuk Jokowi, Bea Cukai Klaim Prestasi Impor Ilegal Rp 1,39 Triliun
Jokowi Murka Dengan DJBC, Bos Bea Cukai Bakal Ketar-Ketir?
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK) Luky Alfirman meminta para kepala daerah agar segera mencairkan dana desa. Itu demi menggerakkan perekonomian daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyinggung soal dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Dikatakan, dana Pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp 180,96 triliun, naik dari posisi per Februari 2024 sebesar Rp 173,84 triliun, dan jauh lebih tinggi dari posisi Januari 2024 yang sebesar Rp 150,08 triliun.
"Kita selalu mengingatkan kepada daerah bagaimana kita ingin transfer ke daerah itu langsung. Tujuannya menggerakkan perekonomian daerah setempat," ujarnya di sela Press Tour di Gunung Kidul, Yogyakarta, Kamis (2/5/2024).
Hanya saja, ia mengakui untuk pencairan dana daerah di awal-awal tahun,tidak bisa langsung dilakukan seluruhnya. Kendati demikian, ia menuturkan, jumlah dana yang mengendap di bank saat ini cukup tinggi.
"Memang tidak mungkin semuanya, karena nol kan juga enggak mungkin. Hanya saja dengan angka sebesar itu, kita mendorong daerah belanja lebih banyak lagi," jelas Luky.
Semakin banyak belanja daerah dilakukan menurutnya, perekonomian daerah pun semakin terstimulus dan terstimulus. Dirinya pun mengingatka, mekanisme belanja Pemda yang besar di awal atau front loading, sebenarnya menjadi bagian dari penilaian dalam pemberian insentif daerah yang berasal dari instrumen fiskal.
