Pamer Kinerja, Puji-Puji AHY Akhirnya Dibalas Jokowi Juga...
RN - Sejak gabung di pemerintahan dan menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selalu memuji Jokowi.
Kali ini pujian AHY dibalas Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini merespons laporan AHY.
Katanya, mafia tanah bisa beroperasi di Indonesia karena banyak tanah yang belum bersertifikat. Sekarang dengan program percepatan pendaftaran dan sertifikat tanah yang dilakukan aksi mafia tanah diklaim Jokowi bisa dikurangi.
BERITA TERKAIT :Anas Urbaningrum Masih Laku, Bamsoet Ajak Gabung Ke Golkar
Demokrat Jakarta Aktif Komunikasi dengan Tokoh Potensial, Nih 7 Syarat Cagub yang Diinginkan
"Pak Menteri ATR/BPN sampaikan, di sana urusin mafia tanah, di sini urus mafia tanah. Masih itu. Tapi sudah berkurang sekali karena semuanya pegang sertifikat," ungkap Jokowi.
Jokowi sendiri menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar dan bersertifikat. Hingga kini baru 112.081.933 bidang tanah yang terdaftar. Dari total bidang tanah yang terdaftar sudah ada 91.357.600 bidang tanah yang bersertifikat. Hanya bersisa 13.918.067 bidang tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat.
Sebelumnya AHY mengatakan pihaknya baru saja melakukan operasi penumpasan mafia tanah di dua provinsi. Dia menyebut hal ini sebagai program gebuk mafia tanah.
AHY memamerkan capaian ini di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membagikan sertifikat redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Katanya dari program gebuk mafia tanah itu pihaknya berhasil mencegah kerugian masyarakat dan negara sebesar Rp 324 miliar.
"Program gebuk mafia tanah dua bulan ini kami ungkap di Jatim dan Sulawesi Tenggara ada potensi kerugian masyarakat dan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 324 miliar," ungkap AHY dalam sambutannya yang disiarkan virtual, Selasa (30/4/2024).
Sementara itu secara nasional, AHY bilang pihaknya bersama Satgas Anti Mafia Tanah yang terdiri daru berbagai kementerian lembaga berhasil mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp 13 triliun selama tahun 2023 secara penuh.
"Kami akan kerja serius untuk turut hadirkan iklim investasi yang baik melalui kepastian hukum dan hak tanah bagi investor di dalam dan luar negeri dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi di tanah air," tegas AHY.
