DPR Curiga BSD Dan PIK Masuk PSN, Bahlil Bingung Saat Dicecar Komisi VI
RN - Bahlil Lahadalia dicecar. Menteri Investasi dipertanyakan soal Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK).
BSD dan PIK masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) dan kini disorot Komisi VI DPR RI.
Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengaku terkejut mendengar BSD dan PIK jadi kawasan yang dipegang pemerintah, padahal sebelumnya proyek di kawasan elite tersebut digarap oleh pihak swasta.
BERITA TERKAIT :Proyek Titipan Kanan Kiri, Anies Minta PSN Transparan Libatkan Publik
"Terkait dengan PSN beberapa minggu lalu, saya membaca soal PSN PIK dan PSN Serpong (BSD) saya agak terkaget-kaget membacanya. Setahu saya, mereka development murni swasta, kenapa bisa mereka mendapat PSN statusnya? Kenapa? Saya bertanya-tanya di dalam hati, ada apa ini?” tanya Deddy kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/4).
Legislator dari Fraksi PDIP ini lantas bertanya kembali ke Bahlil tentang keuntungan Indonesia dari developer PIK dan BSD tersebut.
"Apakah mereka mau disuruh membangun rumah murah untuk rakyat? Atau dari investasi mereka berapa besar dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara? Ini saya kaget pak!” ucapnya.
"Kenapa bisa dia (BSD dan PIK) menjadi PSN, benar-benar melukai kalau menurut saya,” sambungnya.
Deddy meminta agar Bahlil menyampaikan secara gamblang mengenai dua proyek strategis nasional tersebut yang dianggap hanya membuat kerugian bagi Indonesia.
"Jadi tolong jelaskan secara gamblang kenapa sih proyek swasta yang begitu banyak menghasilkan uang bisa dijadikan PSN? Padahal kita tahu, dulu PIK banyak persoalan itu sekarang jadi PSN, enggak masuk akal pak,” tutupnya.
Diketahui, pemerintah telah menetapkan 14 usulan proyek strategis nasional (PSN) baru yang pembiayaannya berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN.
PSN ini ditetapkan untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung konektivitas, mendukung pengembangan dan pemerataan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendapatkan dukungan Kementerian sektor.
Adapun salah dua PSN baru yang akan dikembangkan pemerintah, yakni Pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 dan Pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak tahu menahu ihwal BSD dan PIK yang mengajukan diri menjadi PSN. Namun di sisi lain, ketika ditanyai soal keterlibatan PUPR dalam proyek tersebut, ia hanya menjawab bahwa itu sudah diputuskan dalam sidang kabinet.
"Wah nggak tahu (kalau BSD dan PIK itu mengajukan jadi PSN). Tapi kita di sidang kabinet sudah diputusin. PSN ini non-APBN," kata Basuki kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Basuki mengatakan pihaknya tidak akan terjun langsung ke dalam 14 proyek PSN baru tersebut, melainkan proyek itu akan dikerjakan masing-masing oleh pihak swasta.
"Oh PUPR nggak akan terjun langsung. Masing-masing, sendiri-sendiri," ucap Basuki.
"Kalau misalnya PSN harbour road itu hanya minta status. Tapi semua yang lain-lainnya tetap, karena dulu unsolicited (inisiatif swasta), yang lainnya tetap nggak ada cost-nya," sambungnya.
Lebih lanjut Basuki menjelaskan, status PSN ini hanya fasilitas saja dari pemerintah, berupa regulasi. "Misalnya, kalau untuk pembebasan lahan, kalau itu pemerintah dibayar oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), kalau swasta tetap swasta," pungkasnya.
